Marsella Tridarani (2020) Relevansi Perjanjian Penetapan Harga dan Kartel Industri Angkutan Udara Domestik dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (284kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (164kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (74kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (320kB)
	Text (BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN...) 5. BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN PENETAPAN....pdf Restricted to Registered users only until 5 August 2023. Download (384kB) | Request a copy
	Text (BAB III UPAYA HUKUM KOMISI...) 6. BAB III UPAYA HUKUM KOMISI....pdf Restricted to Registered users only until 5 August 2023. Download (442kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 5 August 2023. Download (148kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (120kB)

Abstract

Industri Angkutan Udara Domestik di Indonesia saat ini mendapat sorotan dikarenakan harga tiket pesawat yang mengalami kenaikan dari 30%-50% sejak November 2018. Dugaan adanya kegiatan persaingan usaha tidak sehat berupa kartel dan perjanjian penetapan harga menyebabkan adanya investigasi lebih lanjut dari KPPU selaku lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengivestigasi terkait adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada suatu kegiatan bisnis atau perekonomian. Penetapan Harga dan Kartel memiliki keterkaitan yang pada akhirnya bertujuan untuk menguntungkan para pelaku usaha yang bersenkongkol. Pengaturan tentang larangan perjanjian penetapan harga di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 5 sedangkan larangan perjanjian kartel di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penetapan harga termasuk bentuk kartel dan sesungguhnya Pasal 5 pada hakikatnya juga merupakan pengaturan tentang kartel, hanya saja kartel yang dimaksud adalah kartel harga. Sementara kartel dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang tujuan akhirnya mempengaruhi harga. Sehingga relevansi diantara keduanya adalah perjanjian penetapan harga dapat menjadi indikasi awal hadirnya kartel dalam Industri Angkutan Udara Domestik di Indonesia. Untuk menanggulangi akibat buruk dari persaingan usaha tidak sehat Pemerintah harus lebih mengupayakan upaya-upaya preventif dalam menanggulangi tindakan-tindakan para pelaku usaha bisnis yang ada dan memunculkan ide-ide persuasif dalam rangka memperbanyak pelaku usaha, sehingga pangsa pasar akan kembali bergeliat, dan kartel akan dapat dihilangkan. Instansi-Instansi Negara juga harus saling berkolaborasi untuk mendeteksi sedini mungkin kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari suatu perbuatan yang akan menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat.

Actions (login required)

View Item