Raissa Ardelia (2020) Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Asas Ijbari Dalam Pembagian Waris Anak Kandung Di Indonesia. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (264kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (58kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (27kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (161kB)
	Text (TINJAUAN) 5. BAB II TINJAUAN.pdf Restricted to Registered users only until 12 August 2023. Download (260kB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 6. BAB III PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 12 August 2023. Download (222kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 12 August 2023. Download (83kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (56kB)

Abstract

Asas hukum waris Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda.Kondisi hukum waris saat ini berdasarkan urain di atas tersebut, telah dibuktikan dengan adanya beberapa kasus terkait permintaan kesetaraan hak perempuan dengan laki-laki terkait penentuan harta waris Pengadilan Agama, yang dalam hal ini menyimpangi Asas Ijbari. Oleh karenanya, menarik untuk mengkaji terkait kepastian hukum terhadap kesetaraan waris perempuan dengan laki-laki dalam hukum Islam di Indonesia. Pertama, prinsip-prinsip hukum waris islam di Indonesia. Kedua, kepastian hukum terhadap kesetaraan waris Islam di Indonesia.Dari penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa kepastian hukum pengaturan pembagian harta waris pada hakekatnya ialah pembagian waris anak laki-laki sama dengan dua kali bagian waris anak perempuan yang mana berarti perbandingannya 2:1, sedangkan jika mempunyai anak perempuan tanpa anak laki-laki, bagian waris anak tersebut sejumlah 2/3 yang berlaku secara kumulatif. Terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 338/Pdt.G/1998/PA.UPG, tanggal 24 Agustus 1998, Putusan Pengadilan Agama Nomor : 230/Pdt.G/2000/PA.Mks. tanggal 14 November 2000 dan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn, tanggal 19 Maret 2009, yang menerapkan prinsip porsi satu banding satu (1:1) antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sehingga hak laki-laki Islam dalam pembagian harta warisan tersebut di rugikan, karena putusan tersebut telah melanggar apa yang sudah di atur dalam Al-Quran yang merupakan sumber hukum tertinggi. Dengan demikian penerapan kesetaran waris Islam tersebut tidak sesuai dengan kepastian hukum Islam yang berlaku.

Actions (login required)

View Item