Implikasi Yuridis Kedudukan BPJS Sebagai Kreditor Preferen dalam PKPU

Kurnia Salim Yuwono (2020) Implikasi Yuridis Kedudukan BPJS Sebagai Kreditor Preferen dalam PKPU. Masters thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
COVER.pdf

Download (216kB)
[img] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (34kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf

Download (26kB)
[img] Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (56kB)
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only until August 2023.

Download (79kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
BAB III .pdf
Restricted to Registered users only until August 2023.

Download (67kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only until August 2023.

Download (25kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
DAFTAR BACAAN.pdf

Download (19kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only until August 2023.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Pada tanggal 10 April 2019, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Nomor 03/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY, yang telah menetapkan terkait perselisihan terhadap kedudukan kreditur tagihan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait iuran BPJS milik pekerja yang didasarkan pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana iuran tertunggak pekerja tersebut yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja yang oleh Pengurus PKPU dikategorikan sebagai kreditur konkuren, dimana oleh Hakim Pengawas PKPU telah menetapkan terkait tagihan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tertunggak dalam perkara PKPU yang sebelumnya dikategorikan sebagai kreditur Konkuren, dirubah oleh Hakim Pengawas menjadi kreditur Preferen, yang mana terkait perubahan kategori kreditur tersebut menimbulkan akibat hukum salah satunya terkait hak untuk memberikan suara/voting dalam rencana perdamaian dalam PKPU menjadi tidak ada berdasarkan Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta tidak hanya hal tersebut tetapi juga mempengaruhi terkait hak untuk mendahului terkait pembayaran utang yang akan didahulukan terhadap kreditur lainnya.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.43-20 Yuw i
Uncontrolled Keywords: Kreditur, PKPU, BPJS, Perdamaian.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3566-3578 Public health
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7340-7512 Commercial law > K7470 Insurance
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
Kurnia Salim YuwonoNIM031814253032
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorMuhammad Hadi ShubhanNIDN197304062003121002
Thesis advisorHerini Siti AisyahNIDN1969122199122001
Depositing User: Nurma Harumiaty
Date Deposited: 14 Aug 2020 14:44
Last Modified: 14 Aug 2020 14:44
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/97386
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item