Mega Lois Aprilia (2020) Perlindungan Konsumen Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia Terhadap Kerugian Akibat Tindakan Doxing. Masters thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (HALAMAN JUDUL)
HALAMAN JUDUL.pdf Download (297kB) |
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (67kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (23kB) |
|
Text (DAFTAR PERUNDANG UNDANGAN)
DAFTAR PERUNDANG UNDANGAN.pdf Download (44kB) |
|
Text (BAB I)
BAB I .pdf Download (117kB) |
|
Text (BAB II)
BAB II .pdf Restricted to Registered users only until August 2023. Download (110kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
BAB III .pdf Restricted to Registered users only until August 2023. Download (206kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
BAB IV .pdf Restricted to Registered users only until August 2023. Download (33kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
DAFTAR BACAAN.pdf Download (52kB) |
Abstract
Financial Technology Peer To Peer (fintech P2P) adalah inovasi model bisnis layanan pinjam meminjam yang berbasis online. Financial technology peer to peer lending atau disingkst dengan fintech P2P yakni layanan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Otoritas jasa keunagan (OJK) adalah lembaga independen mempunyai tugas, wewenang, pemeriksaan, pengaturan dan pengawasan terhadap aplikasi fintech P2P di Indonesia.Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam konteks dunia online, doxing atau pencarian data pribadi secara spesifik untuk disebar luaskan dengan tujuan menghukum korbannya sama dengan tindakan eigenrichting atau main hakim sendiri. Terhadap penegakan hak konsumen yang telah mengalami tindakan doxing dapat mengajukan gugatan hukum berupa adanya perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan undang-undang dan juga melanggar hak dari orang lain. Sehingga konsumen dapat mengajukan gugatan hukum berupa timbulnya kerugian imateriil yang mengkibatkan rasa malu, keamanan terancam, kebocoran data pribadi, serta sampai terjadinya kehilangan pekerjaan. Gugatan hukum tersebut dapat diajukan melalui peradilan umum yang telah disepakati oleh para pihak atau gugatan diluar pengadilan yakni dengan tiga cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Item Type: | Thesis (Masters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TMK.41-20 Apr p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Konsumen, Fintech P2P lending, Doxing | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1100-1109 Secured transactions |
||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nurma Harumiaty | ||||||
Date Deposited: | 14 Aug 2020 15:24 | ||||||
Last Modified: | 14 Aug 2020 15:24 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/97398 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |