MINOLA SEBAYANG (2020) PRINSIP HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (280kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (85kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (85kB)
	Text 4. BAB 1 .pdf Download (279kB)
	Text 5. BAB 2 .pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (405kB) | Request a copy
	Text 6. BAB 3 .pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (481kB) | Request a copy
	Text 7. BAB 4 .pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (374kB) | Request a copy
	Text 8. BAB 5 .pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (82kB) | Request a copy
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (185kB)

Abstract

Pengelolaan keuangan Negara, telah diatur dengan paket perundang-undangan yaitu : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU 17/2003), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU 1/2004) dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU 15/2004). Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum operasional keuangan negara yang diperuntukkan untuk mengelola keuangan negara agar dapat tercapai tujuan negara. Selain itu dengan diundangkannya satu paket undang-undang keuangan negara tersebut diharapkan akan dapat mampu mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara, agar terlaksana dengan baik maka perlu juga peran pegawai negara (Pejabat Publik). Selain hal tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah fungsi pengawasan yang efisien dan efektif yang juga memiliki peranan penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan, dan juga untuk meminimalisir segala bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pengawasan yang efektif terjadi apabila kinerja pengawasan mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memperkecil terjadinya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Isu yang diangkat dari penelitian ini adalah (1) Filosofi pengelolaan keuangan negara dalam perspektif pencegahan tindak pidana korupsi; (2) Prinsip hukum terkait pengelolaan keuangan negara untuk mencegah tindak pidana korupsi; dan (3) Pengelolaan keuangan negara dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Kesimpulan yang didaptkan dalam penemelitian ini adalah : (1) pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit; (2) Prinsip hukum dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencegah tidak pidana korupsi adalah berupa pengawasan; dan (3) Tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara yang baik berupa kewenangan untuk mengaudit/ memeriksa kerugian keuangan Negara oleh auditor saran yang diberikan dalam penelitian ini berupa : (1) Perlu adanya aturan hukum yang memuat secara rigid (dituangkan dalam norma/ dipositifkan dalam aturan) yang isinya memuat lembaga mana saja yang berwenang mulai dari perencanaan keuangan hingga pertanggungjawaban keuangan negara khususnya mengenai lembaga yang berwenang untuk memeriksa/ mengaudit kerugian keuangan negara; dan (2) Perlu adanya juklak atau petunjuk yang memuat secara teknis mekanisme audit mengenai kerugian keuangan negara.

Actions (login required)

View Item