RUDY INDRATNO (2020) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS DI LAUT OLEH BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (154kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (204kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (55kB)
	Text 4. BAB 1 .pdf Download (281kB)
	Text 5. BAB 2 .pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (316kB) | Request a copy
	Text 6. BAB 3 .pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (241kB) | Request a copy
	Text 7. BAB 4 .pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (54kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (131kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayah lautnya 2/3 lebih luas dari wilayah daratannya, konsekuensinya Indonesia memiliki sumber daya alam kekayaan laut yang sangat besar. Dalam rangka mengamankan sumber daya alam laut dan kekayaan yang ada di dalamnya, maka diberikan kewenangan kepada beberapa instansi yaitu: TNI AL, POLRI, PSDKP, Keimigrasian, DJBC, KPLP dan lain lain untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut. Untuk mensinergikan penegakan hukum di laut dibentuklah BAKAMLA berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. BAKAMLA merupakan badan keamanan laut, yang berfungsi sebagai leader dalam sistem satu komando atau one for all operation dengan sistem kendali operasi keamanan laut. Permasalahan hukum yang menarik untuk dianalisis yaitu: a. eksistensi BAKAMLA dalam penegakan hukum di laut dan b. kewenangannya dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang undangan, dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian, a. Eksistensi BAKAMLA sebagai coast guard dalam melaksanakan fungsi Maritime Security, Maritime Safety, Maritime Defense dan Enviromental Protection, dan merupakan salah satu dari aparat penegak hukum yang dapat melakukan penanganan terhadap pelanggaran hukum di laut, dan b. Kewenangan BAKAMLA melakukan penyelidikan dan penyidikan awal dan sebagai leading sector dalam penegakan hukum tindak pidana khusus di laut. Untuk mengatasi ketidakjelasan fungsi BAKAMLA dalam penegakan hukum di laut, maka perlu dibentuk yang jelas mengenai eksistensi dan kewenangan BAKAMLA dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana khusus di laut.

Actions (login required)

View Item