Ardian Junaedi (2020) Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) JUDUL.pdf Download (187kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (55kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (54kB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf Download (118kB)
	Text (BAB 2) BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (167kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (148kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 1 September 2023. Download (52kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR BACAAN.pdf Download (79kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Download (255kB)

Abstract

Didalam UU Drrt. No. 12 Tahun 1951, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabilatidak digunakan dalam peruntukkannya. Dalam prakteknya, tidak jarang seseorang yang membawa senjata tajam yang memang untuk digunakan hal-hak yang tidak bertetangan dengan hukum dianggap melakukan tindak pidana.hal ini tentunya sangat mengkawatirkan, dimana sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentangadanya aturan dalam membawa senjata tajam. Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Ratio Legis Pasal 2 UU Drrt. No. 12 Thn. 1951 dan Ratio Decidendi putusan hakim terkait tindak pidana membawa senjata tajam.Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Ratio legis daridikeluarkannya Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah untukmenghidarkan dampak buruk dari penggunaan senjata tajam pada waktu it. Juga sebagai regulasi yang mengatur tentang penggunaansenjata tajam mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Didalam kedua putusan yang dianalisis penulis, hakim secaralangsung memfonis terdakwa bersalah melakukan tindak pidanamembawa senjata tajam tanpa hak dengan dasar terpenuhinya unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tanpa sama sekali mempertimbangkan untuk apa sebenarnya para terdakwa membawa senjata tajam.

Actions (login required)

View Item