Implementasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada PT BJTI Port

Rezanafa Lorensya (2020) Implementasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada PT BJTI Port. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (711kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2.ABSTRAK.pdf

Download (314kB)
[img] Text (DAFTAR ISI.)
3.. DAFTAR ISI.pdf

Download (426kB)
[img] Text (BAB I PENDAHULUAN)
4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (377kB)
[img] Text (bab 2 hasil dan pembahasan)
5. BAB 2 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only until 15 September 2023.

Download (590kB) | Request a copy
[img] Text (bab 3 penutup)
6. BAB 3 PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 15 September 2023.

Download (316kB) | Request a copy
[img] Text (daftar pustaka)
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (418kB)
[img] Text (lampiran)
8. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only until 15 September 2023.

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (kesediaan publikasi)
kesediaan - rezanafa lorensya.pdf

Download (281kB)
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT BJTI PORT, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : a. Proses perhitungan dan pemotongan yang telah dilakukan oleh PT BJTI PORT sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Selain itu besarnya PTKP yang digunakan juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. b. PT BJTI PORT telah melakukan penyetoran tepat pada waktunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. c. Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT BJTI PORT tepat pada waktunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018 mengenai SPT. d. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 PT BJTI PORT dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-SPT atau e-filling dan e-billing pada laman djponline.pajak.go.id.

Item Type: Thesis (Tugas Akhir D3)
Additional Information: KKB KK-2 FV.A.72-20 Lor i
Uncontrolled Keywords: Pph; . pegawai
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
Divisions: 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Akuntansi
Creators:
CreatorsNIM
Rezanafa LorensyaNIM151710613096
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
UNSPECIFIEDMeinati Sonya LesmanaNIDN0017026202
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 15 Sep 2020 06:18
Last Modified: 15 Sep 2020 06:18
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/98871
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item