Mohammad Rudy Hermawan (2020) Potensi PPh Dan PPN Atas Klaim Gaji Sales Promotion Girls (SPG)/Salesman Oleh Sub-Distributor X Kepada PT YZ. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (794kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (27kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (313kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (531kB)
	Text (PEMBAHASAN) 5. BAB 2 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 September 2023. Download (703kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 6. BAB 3 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 17 September 2023. Download (303kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (401kB)
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 September 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 24-Mohammad Rudy Hermawan_151710713085_SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH - mohammad rudy.pdf Restricted to Registered users only Download (945kB) | Request a copy

Abstract

Setelah dilakukan pembahasan terkait kerjasama antara PT YZ dengan subdis X dapat diambil kesimpulan bahwa atas klaim gaji SPG/salesman yang dilakukan subdis X kepada PT YZ bukan merupakan transaksi reimbursement. Sehingga total klaim gaji SPG/salesman yang dilakukan oleh subdis X kepada PT YZ merupakan Dasar Perhitungan Pajak. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan pemotongan PPh 23 oleh PT YZ atas jasa manajemen yang dilakukan oleh subdis X dan di lain pihak, subdis X seharusnya menerbitkan faktur pajak dan melakukan pemungutan PPN. Selain itu, karena subdis X berhubungan secara langsung dengan SPG/salesman dan dengan arus uang dapat dibuktikan bahwa subdis X adalah pemberi kerja bagi SPG/salesman maka terdapat kewajiban pemotongan PPh 21 yang harus dilakukan oleh subdis X atas gaji yang diberikan kepada SPG/salesman. Dalam permasalahan yang dihadapi oleh PT YZ dan subdis X, diperoleh beberapa solusi untuk mengatasi dan meminimalisir risiko yang akan muncul dimasa yang akan datang. Beberapa solusi yang dimaksud antara lain dilakukannya pembetulan SPT masa PPh 21, SPT masa PPh 23, SPT masa PPN, dan SPT Tahunan Badan tahun pajak 2019 milik subdis X, pemindahbukuan, kompensasi ke masa pajak berikutnya atau ke masa pajak yang dirasa membutuhkan adanya kompensasi, restitusi, serta pengungkapan ketidakbenaran.

Actions (login required)

View Item