Geofanny Putra Pratama (2020) Perlakuan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan Pp Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (550kB)
	Text (ABSTRAK) 2,abstrak.pdf Download (317kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (327kB)
	Text (Bab I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (370kB)
	Text (BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN) 5. BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2023. Download (823kB) | Request a copy
	Text (BAB III PENUTUP) 6.BAB III PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2023. Download (319kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (316kB)
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2023. Download (615kB) | Request a copy
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) kesediaanGeofanny.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan uraian pembahsan yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah melaporkan pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Kebijakan akuntansi pada pendapatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut : 1 Pendapatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur terdiri dari pendapatan-LO dan pendapatan -LRA. 2 Klasifikasi pendapatan terdiri dari Pendapatan Anggaran Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 3 Pengakuan pendapatan-LRA menggunakan basis kas, yaitu diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sedangkan pengakuan pendapatan-LO menggunakan basis akrual, yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan, atau yang dikenal juga dengan earned, dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai. 4 Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 5 Pengukuran pendapatan dilakukan dengan mencatat penerimaan secara bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto.

Actions (login required)

View Item