Dimas Surya Wibawa (2020) Pelaksanaan dan Kontribusi Penagihan Pajak pada Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (180kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (45kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (45kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (87kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB 2 HASIL DAN PEMBAHASAN .pdf Restricted to Registered users only until 28 September 2023. Download (102kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB 3 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 28 September 2023. Download (41kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (47kB)
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 28 September 2023. Download (619kB) | Request a copy
	Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy

Abstract

Kesimpulan Sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka di dapatkan kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama Tegalsari sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yakni Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus 2. Tingkat kontribusi penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa maupun surat perintah melaksanakan penyitaan kurang dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tegalsari. Terbukti bahwa rata-rata tingkat kontribusi ketiga surat tersebut berada dibawah 10% atau sangat kurang. Rata-rata kontribusi untuk penagihan aktif melalui surat teguran yaitu 7,7%, untuk surat paksa yaitu 7,5%, dan untuk surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) yaitu 5,5%. Sehingga perlu adanya perbaikan kinerja fiskus dan meningkatkan kesadaran dari penanggung pajak agar dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak dalam rangka meningkatan penerimaan pajak di KPP KPP Pratama Tegalsari. Saran Sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka di dapatkan kesimpulan yaitu 1. KPP Pratama Tegalsari perlu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang keutamaan membayar pajak. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk membuat semenarik mungkin. 2. KPP Pratama Tegalsari Perlu menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari perlu mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak, misalnya dengan pemerintah daerah untuk menemukan penanggung pajak yang pindah tanpa pemberitahuan, atau dengan kepolisian untuk melindungi jurusita pajak dalam proses penyitaan. 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kelancaran proses penagihan, misalnya alat dokumentasi sebagai bukti bahwa penanggung pajak mempunyai aset yang dapat disita.

Actions (login required)

View Item