Tika Widiastuti, - and Sri Herianingrum, - and Wisudanto, - and Sri Ningsih, - and Arin Setiwati, - and Dzikrulloh, - and Fitri Nur Latifah, - and Izzani Ulfi, - and Menur kusumaningtyas, - and Mohammad Hatta Fahamsyah, - and Muhammad Iqbal, - and Muhammad Nizar, - and Muhammad Syauqi, - and Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, - and Muhammad Wahyudi, - and Nanang Qosim, - and Ujang Syahrul Mubarrok, - (2020) Keuangan Publik Syariah: Teori dan Praktik. CV Nararya, Surabaya. ISBN 978-623-93340-0-0

	Text (Artikel) Imron Mawardi_Karil 49.pdf Download (5MB)
	Text (Peer Review) Imron Mawardi_Peer Review049.pdf Download (1MB)
	Text (Peer Review 2) Wisudanto_Peer Review_901.pdf Download (1MB)

Abstract

Pembahasan keuangan publik syariah akan dibuka dengan mengenal negara. Penjelasan tentang negara akan dibagi dalam beberapa subbab yang meliputi definisi negara, fungsi dan tujuan negara, fungsi negara dalam pengelolaan keuangan publik, dan indikator kebernasilan negara dalam pengelolaan keuangan publik. Aristioteles, filsuf Yunani yang pemikirannya banyak membahas tentang berbagai subjek kehidupan tennasuk politik dan pemerintahan, mendefinisikan negara sebagai badan masyaralcat yang bertujuan untuk mencukupkan tujuan hidup. Beberapa ilmuwan Baral yang ahli dalam ilmu politik juga turut memberikan definisi sebuah negura. "Roskin (2017) mendefinisikan negara sebagai "sebuah struktur kepemerintahan yang berdaulat dan kuat untuk menegaklam aturan", sedangkan Max Weber dalam Parsons (2017) menyebut negara sebagai sebuah organisasi dengan kedaulatan teritori yang dalam klaimnya bahkanmengesahkan kekerasan. Menurut Pasal I Konveasi Montevideo, konvensi tentang Hak dan Tugas Negara yang dilaksanakan di Uruguay pada tahun 1933, negara di mata hukum intemasional hams memiliki unsur-unsur konstitutif, antara lain memiliki penduduk tetap, memiliki batas wilayah yang jelas, memiliki pemerintah dan memiliki kedaulatan atau kekuasaan serta kapasitas untuk mengaclakan hubungan dengan negara-negara lain. Selain empat unsur konstitutif yang telah disebutkan, ada satu unsur yang bersifat deklaratif. Dalam pasal 3 Konvensi Montevideo disebutkan bahwa keberadaan sebuah negara sejatinya harus diakui oleh negara-negara lain.

Item Type:	Book
Uncontrolled Keywords:	Keuangan Publik, Syariah
Subjects:	H Social Sciences H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah
Creators:	Creators NIM Tika Widiastuti, - NIDN0730128301 Sri Herianingrum, - NIDN0007026907 Wisudanto, - UNSPECIFIED Sri Ningsih, - UNSPECIFIED Arin Setiwati, - UNSPECIFIED Dzikrulloh, - NIM041146031 Fitri Nur Latifah, - UNSPECIFIED Izzani Ulfi, - UNSPECIFIED Menur kusumaningtyas, - UNSPECIFIED Mohammad Hatta Fahamsyah, - UNSPECIFIED Muhammad Iqbal, - UNSPECIFIED Muhammad Nizar, - UNSPECIFIED Muhammad Syauqi, - UNSPECIFIED Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, - NIM091724553021 Muhammad Wahyudi, - UNSPECIFIED Nanang Qosim, - UNSPECIFIED Ujang Syahrul Mubarrok, - UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Editor Tika Widiastuti, - NIDN0730128301 Editor Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, - UNSPECIFIED Editor Imron Mawardi, - NIDN0701027104
Depositing User:	Tn Sugeng Riyanto
Date Deposited:	08 Dec 2020 02:34
Last Modified:	01 Mar 2022 04:29
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/101355
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item