Septira Putri Mulyana (2020) Penyelesaian Sengketa Investasi Berdasarkan Khusus (Kek) Kuta Mandalika) Hukum Adat (Studi Kasus Kawasan Ekonomi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (227kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (177kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (123kB) |
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (239kB) |
|
Text (BAB II PENGATURAN SENGKETA INVESTASI...)
5. BAB II PENGATURAN SENGKETA INVESTASI ....pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2024. Download (210kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI...)
6. BAB III PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ....pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2024. Download (197kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV PENUTUP)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2024. Download (161kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (149kB) |
|
Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB) | Request a copy |
Abstract
Penyelesaian sengketa investasi berkaitan dengan fasilitas pertanahan khususnya hak atas tanah yang berada di Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah dilakukan berdasarkan beberapa penyelesaian, salah satunya penyelesaian sengketa investasi berbasis hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa tanah yang serupa dengan tanah enclave dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat atau tanah adat, karena tanah enclave masih diatur dengan ketentuan hukum adat setempat dan melekat hak komunal dan secara umum dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetntang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebut sebagai hak ulayat. Penjelasan mengenai definisi tanah enclave pada kasus di pulau Lombok ini yaitu tanah enclave sebagai tanah masyarakat adat yang sudah menjadi tanah adat perorangan yg berada di kawasan pengembang Kuta Mandalika yaitu PT. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) yang belum di bebaskan untuk pembangunan sirkuit motoGP. Pengadaan tanah untuk pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TH 07/21 Mul p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | investasi, tanah, hukum adat | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation | |||||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | sukartini sukartini | |||||||||
Date Deposited: | 09 Jan 2021 07:29 | |||||||||
Last Modified: | 09 Jan 2021 07:29 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/102776 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |