James Ridwan Efferin (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (301kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (175kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (148kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I.pdf Download (188kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (400kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (379kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (156kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (107kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (382kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Menteri PUPR 11/PRT/M/2019 menentukan bahwa Pelaku Pembangunan dapat melakukan pemasaran rumah tunggal atau rumah deret pada saat dalam tahap proses pembangunan, dan juga dapat melakukan pemasaran rumah susun sebelum pembangunan dilaksanakan. Pada tahap tersebut Pelaku Pembangunan juga sudah diperkenankan untuk menerima pembayaran dari konsumen, yang tentu berisiko bagi pembeli yang beritikad baik. Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 4 telah menentukan kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) BW, sedangkan Angka 7 menentukan syarat sahnya suatu peralihan hak atas tanah dengan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (“PPJB”). Namun Mahkamah Agung belum memberikan pedoman perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang melakukan transaksinya dengan Sistem PPJB Rumah sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri PUPR 11/PRT/M/2019. Sedemikian tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menegaskan konsep itikad baik dalam Sistem PPJB Rumah sebagai upaya untuk melindungi kepentingan pembeli, yang implementasinya dapat dilihat dari pemenuhan persyaratan pemasaran atau pembuatan PPJB sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam PPJB, dan Peraturan Menteri PUPR 11/PRT/M/2019. Selain itu juga mengupas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli yang beritikad baik dalam hal terjadi wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan, yaitu melalui jalur litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Metode penulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Actions (login required)

View Item