Ani Setiawati (2020) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Hunian Tetap Pasca Gempa Bumi Tsunami dan Likuifaksi di Palu Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (578kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (546kB)
	Text 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (754kB)
	Text 5. BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI....pdf Restricted to Registered users only until 10 February 2024. Download (780kB) | Request a copy
	Text 6. BAB III UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN... .pdf Restricted to Registered users only until 10 February 2024. Download (897kB) | Request a copy
	Text 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 10 February 2024. Download (558kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (677kB)
	Text Permohonan Embargo.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB) | Request a copy

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan hunian tetap pasca gempa bumi tsunami dan lingkup aksi di Palu dengan cara menerbitkan Keputusan Gubernur dan Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi untuk mendapatkan bidang tanah dengan status HGB tanpa memberikan ganti kerugian. Perlu dibahas terkait perlindungan hukum pemegang Hak Guna Bangunan yang dicabut haknya untuk pembangunan hunian tetap korban bencana Palu dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang Hak Guna Bangunan hak atas tanah yang terkena pembebasan guna pembangunan hunian tetap. Penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berkut: Pemegang HGB yang dicabut haknya untuk pembangunan hunian tetap korban bencana Palu, berdasarkan keputusan No. 369/516/DIS.BMPR-G-ST/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan Menteri ATR/BPN menerbitkan Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah No. 94/SK-72.MP.01.03/X/2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak, bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 UU No. 2 Tahun 2012 jo Perpres Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar operasional Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta yang dimaksud BPN adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang bukan BPN yang memberikan kewenangan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi, yang berarti telah melakukan perbuatan melanggar hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang HGB hak atas tanah yang terkena pembebasan guna pembangunan hunian tetap, mengajukan gugat pembatalan keputusan No. 369/516/DIS.BMPR-G-ST/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah No. 94/SK-72.MP.01.03/X/2019 pada Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar menerbitkan keputusan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan kecermatan berdasarkan Pasal 53 UU Pengadilan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2012 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar ketentuan Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2012.

Actions (login required)

View Item