Bintan Aulia Habibah (2020) Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Di Kota Surabaya. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (446kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (161kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (268kB)
	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (611kB)
	Text (BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA) 5. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 18 February 2024. Download (877kB) | Request a copy
	Text (BAB 3 METODE PENELITIAN) 6. BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 February 2024. Download (187kB) | Request a copy
	Text (BAB IV GAMBARAN UMUM) 7. BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 February 2024. Download (419kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (300kB)
	Text (BAB 5 PENYAJIAN DATA ANALISIS DATA) 8. BAB V PENYAJIAN DATA, ANALISIS DATA, DAN INTERPRETASI TEORITIK.pdf Restricted to Registered users only until 18 February 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 6 PENUTUP) 9. BAB VI PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 18 February 2024. Download (183kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (300kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) TKPb.02-21-071814353007_Bintan Aulia Habibah_Kesediaan Publikasi - bintan aulia.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan memahami bagaimana collaborative governance dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat, mobilitas penduduk, urbanisasi, keluraga miskin, serta luas wilayah dan kepadatan penduduk yang tidak seimbang sehingga menyebabkan munculnya kawasan kumuh. Surabaya berhasil mengubah kawasan kumuh tersebut menjadi kawasan bersih dan sehat. Salah satu kawasan bersih dan sehat tersebut adalah Kampung Pelangi yang saat ini menjadi destinasi wisata dan berhasil mendapat penghargaan Tahu Panas (tak takut kehujanan dan tak takut kepanasan) yang merupakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh. Untuk menjawab rumusan masalah digunakan teori collaborative governance dari Morse dan Stephens (2012) dan teori implementasi Michael Lipsky (2010). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dan berdiri pada paradigmainterpretive karena penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai cara orang menciptakan dan mempertahankan dunia sosial mereka. Temuan penelitian ini menemukan bahwa collaborative governance dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 tentang program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kota Surabaya yang ada di Kampung Pelangi seluruh elemen aktor sudah terlibat dalam proses implementasi program RSDK. Elemen yang paling berpengaruh dalam program RSDK ialah elemen pemerintah dan masyarakat yang diwakilkan melalui Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) dan Tim Pendamping karena keterlibatannya mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan elemen swasta dari PT. Nippon Paint tidak banyak berperan. Tahapan collaborative governance dalam otonomi relatif dari otoritas organisasiprogram RSDK dinilai paling berpengaruh terhadap keberhasilan program RSDK. Tahap ini terdapat bagaimana keterlibatan masyarakat melalui UPKM terhadap program RSDK, diskresi yang digunakan UPKM dalam mempercepat keberhasilan program RSDK, sumber daya apa saja yang dimiliki setiap aktor yang terlibat, bagaimana komunikasi yang terjalin dan tahapan mengenai program RSDK. Meskipun pada komponeninitiation dan implementation dalam otonomi relatif dari otoritas organisasi, perbedaan antara birokrat street-level dengan manajer, dan sumber daya untuk resistensiprogram RSDK elemen swasta juga tidak terlibat banyak, PT. Nippon Paint tidak memiliki struktur organisasi khusus untuk perogram RSDK. PT. Nippon Paint juga tidak mengikuti monotoring dan evaluasi yang diadakan di Kantor Dinas Sosial.

Actions (login required)

View Item