Faaza Lailinisa (2015) Kedudukan Kontrak Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Hal Pendayagunaan Tanah Untuk Pembangunan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER .pdf Download (651kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (529kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (523kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (782kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB II KEABSAHAN KONTRAK KERJASAMA .pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB III UPAYA HUKUM.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (537kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (547kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Kontrak dibuat berdasarkan penyesuaian kehendak para pihak untuk mencapai suatu tujuan. Dengan dibuatnya suatu kontrak maka akan melahirkan suatu hubungan hukum antara para pihak yaitu timbulnya hak-hak dan kewajiban kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan sebagaimana isi dari kontrak yang telah dibuat. Agar kontrak memiliki kekuatan mengikat, maka harus dibuat memenuhi syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek mengenai syarat-syarat sahnya suatu kontrak yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang diperbolehkan. Syarat syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek bersifat akumulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar kontrak itu menjadi sah.Jika syarat pertama dan kedua yang biasa disebut syarat subjektif tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan yang berarti bahwa kontrak akan tetap dianggap sah jika tidak ada pihak yang mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan kontrak yang disepakatinya. Apabila syarat ketiga dan keempat yang biasa disebut syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka kontrak itu batal demi hukum yang berarti bahwa dari semula kontrak itu dianggap tidak ada. Pengajuan gugatan dalam Burgerlijk Wethoek dibedakan antara gugatan wanprestasi yang merupakan akibat dari tidak dipenuhinya suatu pre stasi dari kontrak yang telah disepakati oleh para pihak dan gugatan perbuatan melanggar hukum yang dapat diajukan tanpa perIu adanya hubungan kontraktual antara pihak yang mengakibatkan kerugian dan pihak yang merasa telah dirugikan atas perbuatan tersebut. Perbuatan melanggar hukum berakibat timbulnya kerugian bagi korban. Korban yang mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan salah satu pihak dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang dapat dimintakan bisa berupa ganti rugi secara finansial (ganti rugi materiil) maupun ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (ganti rugi immaterial).

Actions (login required)

View Item