Lisa Nadya Afifah (2020) Intervensi Fiskal Pemerintah Pusat Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1 HALAMAN DEPAN.pdf Download (470kB)
	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRAK.pdf Download (84kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI.pdf Download (123kB)
	Text (BAB I) 4 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (140kB)
	Text (BAB II) 5 BAB II URGENSI KETENTUAN INTERVENSI.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (131kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 BAB III AKIBAT INTERVENSI FISKAL PEMERINTAH.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (105kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7 BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (84kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8 DAFTAR BACAAN.pdf Download (87kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul “Intervensi Fiskal Pemerintah Pusat Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan undang-undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 1. Apa urgensi adanya pengaturan mengenai intervensi fiskal terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? 2. Apa akibat dari intervensi fiskal pemerintah pusat terhadap pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan Kepala Daerah? Kesimpulan pertama adalah bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pusat terlalu mengintervensi pemerintah daerah khususnya penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Pengawasan pusat tetap diperlukan terhadap daerah agar tidak terdapat pungutan pajak dan retribusi daerah yang tidak ditentukan berdasarkan undang-undang dan kepentingan. Namun pemerintah daerah harus tetap diberi kewenangan dalam pembentukan Perda mengenai tarif pajak dan retribusi daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Selanjutnya untuk kesimpulan kedua adalah ketentuan mengenai intervensi fiskal dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut membatasi kewenangan kepala daerah untuk menggali potensi daerahnya sendiri. Meskipun di sisi lain, ketentuan ini dapat mengakibatkan kebijakan fiskal di daerah selaras dengan kebijakan fiskal secara nasional.

Actions (login required)

View Item