Victor Dean Mackbon (2020) Mutual Legal Assistance Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1 HALAMAN DEPAN .pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRAK.pdf Download (53kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI.pdf Download (82kB)
	Text (BAB I) 4 BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (403kB)
	Text (BAB II) 5 BAB II PROBLEMATIKA.pdf Restricted to Registered users only until 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 BAB III PENGUATAN KERJASAMA .pdf Restricted to Registered users only until 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7 BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 2024. Download (98kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (291kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only until 2024. Download (530kB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai dimana-mana. Sehingga perlu adanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi yang mempunya karakter dari kejahatan transnasional. Upaya-upaya pencegahan untuk mengembalikan aset yang berada di Yurisdiksi negara lain sangat diperlukan dalam rangka kepastian hukum. Baik dalam bentuk Kerjasama antar negara yang harus dipatuhi melalui suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral, regional maupun bilateral. Penelitian mengunakan metode penelitian yudiris normatif. Dengan pendekatan : perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pedekatan perbandingan. Dari penelitian ini menyimpulkan: 1) Ketentuan Pengembalian Aset hasil tindak pidana Korupsi dalam UNCAC 2003 didalamnya mengandung prinsip-prinsip dengan pengembalian asset melalui mutual legal assistance sebagai salah satu instrument internasional terkait pemberantasan korupsi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia memlaui UU RI No 7 tahun 2006. Tindak korupsi merupakan didalan UNCAC dan UNTOC memiliki karakter kejahatan berdimensi transnasional (transnational criminality). UNCAC sebagai perjanjian internasional merupakan perjanjian dengan subyek hukum antara negara dengan negara yang dibuat dalam bentuk tertulis dan akan memiliki kekuatan mengikat apabila asing-masing negara menyatakan untuk terikat secara tegas pada perjanjian yang dapat dilakukan dengan penandatanganan, sehingga menimbulkan kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik bagi para penandatanganan. 2) Penguatan Perjanjian Internasional pengembalian Aset tindak pidana Korupsi melalui MLA harus diikuti dengan perundang-undangan nasional dengan membuat ketentuan-ketentuan untuk mengakomodir apa yang diatur dalam konvensi internasional. Pemahaman atas prinsip dan asas dari perjanjian internasional sangat diperlukan untuk meyakinkan bagi Negara Pihak baik saat meminta dan diminta bantuannya. Adanya kendala dalam memaksimalkan pengembalian asset seperti peran dari Central Authority terkait waktu, pembiayaan dan juga koordinasi sehingga terkesan sangat sulit dan lamban antar penegak hukum, sehingga diperlukan upaya dalam rangka mengurangi kendala dan efektifitas pengembalian asset.

Actions (login required)

View Item