Mariska Budialim (2021) Perjanjian Peer To Peer Lending Yang Tidak Memperoleh Persetujuan Suami Atau Istri Debitur. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (438kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (114kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (106kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (162kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KEHARUSAN PERSETUJUAN SUAMI.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (319kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III AKIBAT HUKUM PERJANJIAN.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (186kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (72kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (104kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB) | Request a copy
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (114kB)

Abstract

Peer to Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Peer to Peer Lending dituangkan dalam bentuk perjanjian yang pada umumnya adalah sama dengan perjanjian pinjam meminjam uang, namun perjanjian Peer to Peer Lending memiliki kekhususan tersendiri karena objeknya berada pada ruang siber atau dunia maya. Mengacu pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, harus ada syarat subyektif yang dipenuhi, salah satunya yaitu kecakapan para pihak. Kecakapan meliputi usia dan kewenangan bertindak. Sesuai asas nemo plus, seseorang tidak dapat bertindak melebihi hak dan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur adanya harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Utang yang diperoleh oleh Debitur termasuk sebagai harta bersama, dan dengan adanya perjanjian pinjam meminjam uang, harta bersama juga diposisikan sebagai jaminan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 BW. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, dalam membuat perjanjian Peer to Peer Lending, pihak penyelenggara tidak mewajibkan persetujuan suami atau istri Debitur sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subyektif yaitu kecakapan. Tidak dipenuhinya syarat subyektif menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang dibatalkan harus mengembalikan seluruh keadaan seperti semula.

Actions (login required)

View Item