DIAH SAVITRI, 038712540 (1992) PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PERTAMINA DAN PERUSAHAAN MINYAK ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2013-savitridia-25553&no=6 Download (1kB)
Preview	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 Per 1642-92 Sav p.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Minyak dan gas bumi sebagai salah satu modal pembangunan sampai saat ini masih memegang peranan penting dalam pembangunan terutama dalam penerimaan devisa disamping sektor non migas. Keberadaan minyak dan gas bumi sebagai sumber alam yang tidak dapat diperbarui dan dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi mengharuskan kita mengadakan usaha eksplorasi. Untuk usaha tersebut diperlukan kerjasama antara Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Pertamina dan perusahaan minyak asing akibat kurang memadainya kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia. Agar kerjasama tersebut memberikan suatu nilai lebih dan keuntungan bagi pihak Indonesia serta memberikan suatu kepastian hukum maka kerjasama tersebut diatur dalam kontrak bagi hasil. Dalam Kontrak Bagi Hasil terdapat banyak permasalahan antara lain masalah hak dan kewajiban para pihak yang terkadang bila salah satu tidak dipenuhi dapat menimbulkan sengketa. Selain itu masalah lain yang dapat timbul adalah dalam bidang alih teknologi di mana kadang terdapat pihak asing yang enggan untuk melakukan alih teknologi karena memang teknologi bernilai mahal, mereka lebih senang dikenakan sanksi dalam bentuk denda sehingga hal itu menyulitkan bagi pihak Indonesia. Oleh karena itu diperlukan upaya pemecahan agar hal itu tidak terjadi. Selain itu Kontrak Bagi Hasil sebagai salah satu persoalan Hukum Perdata Internasional memiliki beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji sebagai dasar pemikiran bagi perkembangan dunia perminyakan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item