Inna Putri Kartika (2001) Analisa Hak Meminta Keterangan Dan Hak Penyelidikan DPRD. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Text (FULLTEXT) IRMA PUTRI KARTIKA 039714477.pdf Download (4MB)

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas. Ada beribu-ribu pulau yang letaknya berjauhan dipisahkan oleh laut dan selat. Berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, menempatkan Indonesia pada peringkat litna besar negara berpenduduk terpadat didunia. Demi efisiensi dan efektifitas, wilayah Indonesia dibagi dalam daeral1 Propinsi yang akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil lagi, yaitu Kabupaten dan kota. Menurut Pasal 18 ayat ( 1) UUD 1945 tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kehadiran dan keberadaan pemerintahan dacrah ini adalah sesuatu yang penting bagi proses kehidupan dan aktivitas masyarakat. Pemerintahan daerah disini berfungsi mengatur dan melayani masyarakat. Apalagi adanya keterbatasan kemampuan pemerintahan suatu negara untuk menyelenggarakan pemerintahan secara sentral terns menerns. Keterbatasan m1 menimbulkan konsekuensi logis bagi distribusi urusan-urusan pemerintahan negara kepada Pemerintah Daerah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	K Law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Inna Putri Kartika NIM039714477
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Himawan Esto Bagijo NIDN-
Depositing User:	Dwi Marina
Date Deposited:	25 Jan 2025 05:52
Last Modified:	25 Jan 2025 05:52
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/135228
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item