Andhy Hermawan
(2005)
Pelaksanaan Kewajiban Suami Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Isteri Dan Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Pp No 10 Tahun 1983 Yang Beragam Islam.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (FULLTEXT)
Pelaksanaan Kewajiban Suami_Andhy Hermawan.pdf
Download (8MB)
|
Abstract
Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata yang berkeseimbangan materiil dan spiritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara , dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, Undang - Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1974, yang telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1990 pasal I angka 1 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah rnereka yang setelah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang - undangan dan digaj i menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Actions (login required)
 |
View Item |