Okky Maharani Wibisono (2015) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas oleh Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perolehan Tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (724kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (590kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (638kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (661kB)
	Text (BAB II PEROLEHAN HAK ATAS TANAH...) 5. BAB II PEROLEHAN HAK ATAS TANAH... .pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2023. Download (823kB) | Request a copy
	Text (BAB III KEDUDUKAN HUKUM TANAH...) 6. BAB III KEDUDUKAN HUKUM TANAH... .pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2023. Download (671kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2023. Download (595kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (621kB)

Abstract

Pengadaan tanah melalui pelepasan hak atas tanah merupakan salah satu sarana terpenting untuk pembangunan oleh instansi pemerintah. Prosedur pengadaan tanah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk menghindari sengketa pertanahan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Berkaitan dengan alas hak atas tanah, seringkali terjadi tumpang tindih akibat itikad buruk dalam perolehan hak atas tanah yang salah satunya adalah jual beli berkali – kali. Kelalaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I sebagai instansi pemerintah yang membutuhkan tanah untuk pembangunan rumah dinas dalam tidak tuntasnya prosedur permohonan hak atas tanah yaitu tidak adanya SKPH (Surat Keputusan Pemberian Hak) yang menjadi dasar untuk perolehan hak Pakai Atas tanah menyebabkan tanah tersebut menjadi sengketa dengan dijual kembalinya tanah oleh pihak yang melepaskan tanah kepada pihak ketiga. Untuk menghindari kasus – kasus tersebut maka sangatlah penting untuk melakukan perolehan hak atas tanah sesuai prosedur dengan cermat dan teliti agar hak atas tanah berfungsi sebagai wujud dari perlindungan hukum atas kepemilikan tanah.

Actions (login required)

View Item