Arista Yuliana Sari (2022) Analisis Pengendalian Internal Atas Aset Tetap Tidak Beroperasi (Studi Kasus: PT PLN (Persero) UP3 Surakarta). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 041811333171 hal i.pdf Download (900kB)
	Text (BAB 1) 041811333171 bab 1.pdf Download (443kB)
	Text (FULLTEXT) 041811333171.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pengendalian internal merupakan salah satu bentuk perwujudan Good Corporate Governance yang berperan penting pada proses pengambilan keputusan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengendalian internal atas Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) pada PT PLN (Persero) UP3 Surakarta dan kesesuaiannya dengan konsep pengendalian internal berdasarkan COSO. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah pattern-matching, yang digunakan untuk membandingkan kondisi empiris dengan konsep COSO framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) UP3 Surakarta telah memenuhi kelima komponen pengendalian internal dan menjalankan sistem pengendalian internal secara efektif sebagai upaya dalam mewujudkan Good Corporate Governance, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012. Namun, terdapat beberapa hal yang secara empiris belum maksimal penerapannya, yaitu pada komponen penetapan wewenang dan tanggung jawab, dimana Bagian Keuangan memiliki Formasi Tenaga Kerja yang kurang ideal dan berpotensi menyebabkan terjadinya fungsi ganda pada karyawan lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pengambil kebijakan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik, dengan menyederhanakan alur penarikan dan penghapusan Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) berdasarkan tingkat materialitas asetnya dan dapat mengkomunikasikan permasalahan kepada kantor pusat selaku pihak yang berwenang atas permasalahan yang terjadi, supaya permasalahan tersebut tidak menganggu efektivitas pengendalian internal, serta aktivitas dan kinerja perusahaan.

Actions (login required)

View Item