Asas Praesumptio Iustae Causa dalam Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan

ADAM MUHSHI / 031817017316, - (2022) Asas Praesumptio Iustae Causa dalam Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN I)
031817017316 HALAMAN I.pdf

Download (237kB)
[img] Text (BAB I)
031817017316 BAB I.pdf

Download (293kB)
[img] Text (FULL TEXT)
031817017316.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Asas praesumptio iustae causa masih kerap disalahpahami dalam makna yang sempit dan kaku, yaitu sebagai jaminan terhadap keabsahan tindakan penguasa selama belum dibatalkan oleh pejabat yang berwenang terlepas dari apapun isi (materi) tindakan penguasa tersebut. Padahal, tujuan kepastian hukum dari asas praesumptio iustae causa adalah dalam rangka menjamin keadilan bagi warga masyarakat. Dalam konteks demikian, diperlukan kajian tentang asas praesumptio iustae causa dalam keberlakuan peraturan perundang-undangan. Penelitian disertasi ini berfokus pada tiga hal, yaitu: 1) Hakikat dan Ruang Lingkup Asas Praesumptio Iustae Causa; 2) Batasan-Batasan Asas Praesumptio Iustae Causa; dan 3) Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa terhadap Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, asas praesumptio iustae causa harus dimaknai dalam kerangka cita hukum yaitu keadilan. Selain berlaku terhadap produk kekuasaan pemerintah baik berupa peraturan (regeling) maupun keputusan (beschikking), asas praesumptio iustae causa juga berlaku terhadap produk legislator yaitu undang-undang. Kedua, ada batasan-batasan baik batas internal maupun batas eksternal yang berfungsi memagari atau menjadi rambu-rambu dalam penerapan asas praesumptio iustae causa agar tidak menciderai keadilan. Ketiga, penerapan asas praesumptio iustae causa merupakan bagian dari kegiatan penemuan hukum yang dapat terjadi baik dalam pembentukan undang-undang, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, maupun dalam putusan-putusan lembaga peradilan. Asas praesumptio iustae causa dalam kegiatan penemuan hukum tersebut seyogianya tidaklah diterapkan secara mutlak. Sebab, apabila diterapkan secara mutlak bukan tidak mungkin ia malah mengingkari tujuan kelahirannya, yaitu untuk menjamin keabsahan peraturan perundang-undangan di mana peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara yang merupakan esensi dari keadilan.

Item Type: Thesis (Disertasi)
Additional Information: KKB KK-2 D.FH 15 - 23 Ada a
Uncontrolled Keywords: asas praesumptio iustae causa, keabsahan, peraturan perundang-undangan, keadilan.
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K85-89 Legal research
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Doktoral Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
ADAM MUHSHI / 031817017316, -ADAM MUHSHI / 031817017316
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorSUKARDI 196106271989031002, -SUKARDI 196106271989031002
Thesis advisorRADIAN SALMAN 197710192003121001, -RADIAN SALMAN 197710192003121001
Depositing User: Dewi Puspita
Date Deposited: 22 May 2026 01:44
Last Modified: 22 May 2026 01:44
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/141354
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item