KEBIJAKAN AFIRMATIF TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Standar Pelayanan Minimum Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit)

FARISA AKMALIA HILFI / 071811133084, - (2022) KEBIJAKAN AFIRMATIF TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Standar Pelayanan Minimum Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN I)
071811133084 HALAMAN I.pdf
Download (330kB)
[img] Text (BAB I)
071811133084 BAB I.pdf
Download (288kB)
[img] Text (FULL TEXT)
071811133084.pdf
Restricted to Registered users only
Download (4MB) | Request a copy
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Untuk mendukung para pengguna jasa khususnya dalam penyediaan layanan fasilitas transportasi publik MRT Jakarta, pemerintah sebagai regulator mengeluarkan kebijakan terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi angkutan orang dengan Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 95 Tahun 2019. Pelaksanaan kebijakan afirmatif ini ditujukan untuk memberi kemudahan kepada penyandang disabilitas yang ingin menggunakan transportasi publik, khususnya MRT Jakarta. Pelaksanaan kebijakan afirmatif ini menggunakan 6 aspek yang di atur dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) Peraturan Gubernur DKI Jakarta, yakni keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan. Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas sudah efektif, berupa layanan komunikasi digital DINA (Digital Intellegance Assistant), handrail di Stasiun, Toilet disabilitas, Informasi Audio/Visual, Lift dengan huruf braille, Ubin tekstur (Guiding Block), Kursi prioritas, Ramp Portable dan Kursi roda siap pakai. Saran dari peneliti adalah Pemerintah Kota Jakarta diharapkan kedepannya dapat membuat kebijakan afirmatif khusus yang membahas tentang fasilitas pelayanan publik yang harus disediakan penyedia jasa PT. MRT Jakarta bagi penyandang disabilitas serta meningkatkan keluhan pelayanan yang disampaikan penumpang disabilitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 95 Tahun 2019 dan memberi pelatihan secara berkala kepada petugas.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 S.FISIP.AN. 47 - 23 Far k
Uncontrolled Keywords: kebijakan afirmatif, pelayanan publik, mass rapid transit, penyandang disabilitas
Subjects: H Social Sciences > HE Transportation and Communications
H Social Sciences > HE Transportation and Communications > HE5601-5725 Automotive transportation Including trucking, bus lines, and taxicab service
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Negara
Creators:
CreatorsNIM
FARISA AKMALIA HILFI / 071811133084, -NIM071811133084
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorGITADI TEGAS SUPRAMUDYO, -NIP195903061986011001
Depositing User: Dewi Puspita
Date Deposited: 26 May 2026 07:51
Last Modified: 26 May 2026 07:51
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/141587
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item