Yudistia Tedy Firmansyah (2022) Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) KKB KK-2 S.FH.03-22 Fir p HAL I.pdf Download (293kB)
	Text (BAB 1) KKB KK-2 S.FH.03-22 Fir p BAB 1.pdf Download (95kB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 S.FH.03-22 Fir p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

"Perlindungan tenaga kerja pada dasarnya bertujuan supaya hak-hak dasar pekerja/buruh bisa terjamin dan juga menjamin tentang perlakuan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun sehingga bisa memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan seseorang. Penelitian hukum ini merupakan tipe penelitian yuridis normative yang merupakan pendekatan masalah yang mengkaji kepada perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan buku dan desertasi. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach). Penelitian hukum ini menganalisa tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan pasca revisi keberlakuannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga menganalisa terkait dengan upaya hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan jika peraturan pelaksanaanya belum diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam perubahan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja terkait denganHak Pekerja Perempuan secara spesifik yaitu Cuti Haid dan Melahirkan secara substansi tidak merubah apapun dan norma yang ada didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tetaplah berlaku hanya saja hak-hak dasar terkait dengan upah kerja dan waktu kerja berubah. Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran tidak mengatur sama sekali mengenai hak-hak spesifik dari pekerja perempuan. Dalam Bab 3 terdapat rule model berupa kasus yang sudah diputus oleh pengadilan yang menggambarkan upaya hukum apabila dikaji dalam Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak ada peraturan pelaksananya se hingga hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial. "

Actions (login required)

View Item