BAGUS RAMADIAN, 030315619 (2007) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-ramadianba-8281-fh158_0-k.pdf Download (333kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-ramadianba-8088-fh158_08.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "berwenang mengadili pada tingkat periama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan lentang hasil pemilihan umum ". Inilah dasar konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi atas UUD 1945 melalui putusan-putusannya, sekaligus mempunyai fungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditaati dan ditegakkan dalam rangka proses perkembangan kehidupan demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (yudisial power) di Indonesia. UUD 1945 sekarang menganut prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain dan diikat oleh prinsip checks and balances, dimana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Hal ini yang memungkinkan lahirnya persengketaan antar lembaga negara akibat dalam melaksanakan kewenangannya terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Sehingga setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, atas amanat amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 dilanjutkan melalui amandemen keempat ketentuan Aturan Peralihan, Pasal II1, bahwa selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi telah terbentuk, berikut dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang tersebut, Mahkamah Konstitusi saat ini memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama clan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memeriksa, memutus clan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Actions (login required)

View Item