Defta Ayu Paramita, - (2022) Public Value Dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Bangkalan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 071811133008_HALAMAN JUDUL.pdf Download (615kB)
	Text (BAB I) 071811133008_BAB I.pdf Download (664kB)
	Text (FULLTEXT) 071811133008_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai publik (Public Value) dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bangkalan. Mal Pelayanan Publik merupakan tempat berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan administrasi yang terpusat satu pintu sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. Penelitian ini menggunakan teori public value (nilai publik) dari Mark Moore. Nilai publik (public value) dari Mark Moore menggunakan dimensi pengukuran nilai publik yang terdiri dari outcome achievement, legitimacy and terust, service delivery quality, dan efficiency. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bangkalan dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bangkalan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumen. Selanjutnya teknik analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa public value (nilai publik) dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bangkalan cukup mampu memenuhi dimensi pengukuran nilai publik yaitu outcome achievement, legitimacy and terust, service delivery quality, dan efficiency. Berdasarkan hasil temuan lapangan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bangkalan telah memberikan manfaat kepada pengguna layanan baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi, maupun lingkungan dan juga dapat menciptakan nilai dari aspek pendidikan. Dalam Penyelenggaraanya didukung oleh legitimasi yaitu Peraturan Bupati No. 10 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bangkalan dan tentunya mendapat dukungan dari masyarakat karena kehadiran Mal Pelayanan Publik dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan. Namun kualitas pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dirasa belum optimal karena kemampuan layanan dan responsivitas petugas layanan belum dilakukan secara merata. Yang terakhir dari dimensi efisiensi menunjukkan bahwasanya output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan input sehingga dalam pelaksanaanya banyak evaluasi atau kekurangan sehingga dibutuhkannya suatu rekomendasi.

Actions (login required)

View Item