FARISY LAZWARDI ROBBANI, - (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN PUBLIKDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN I) 032024153062 HALAMAN I.pdf Download (375kB)
	Text (BAB I) 032024153062 BAB I.pdf Download (137kB)
	Text (FULL TEXT) 032024153062.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindakan badan publik yang berimplikasi tindak pidana dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terdapat ketidakjelasan konsep badan publik sebagai subyek hukum yang dimana kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh orang atau pimpinan badan publik dan kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh badan publik atas tindakannya yang berimplikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian dalam tesis ini menggunakan salah satu tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian tesis ini menggunakan tiga (3) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dianalisis dengan analisis deduktif. Karakteristik tindakan badan publik yang berimplikasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana korporasi di mana Pengurus atau kepala badan publik dengan sengaja tidak menyediakan akses informasi kepada publik informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Selain itu, jika pejabat tersebut memerintahkan bawahan untuk tidak memberikan informasi, maka pejabat tesebut masuk dalam kategori pelaku tindak pidana badan publik dalam Pasal 52, pidana yang dijatuhkan berupa pidana kurungan dengan maksimum kurungan 1 (satu) tahun dan/ atau dikenakan alternatif pidana denda maksimum. Namun Pasal 52 tersebut tidak di jelaskan siapa yang akan dibebani pidana kurungan, dan juga tidak mencantumkan ketentuan pidana yang memuat apabila pidana denda sebagai alternatif pidana pokoknya tidak dilaksanakan.

Actions (login required)

View Item