Baddrut Tamam (2022) IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2022 BIDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Program Wira Usaha Baru). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 092014453008_HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 092014453008_BAB I.pdf Download (2MB)
	Text (FULLTEXT) 092014453008_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Pamekasan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaanya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota. Salah satunya adalah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 memiliki 10 program prioritas. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, yang dimaksud dengan program prioritas ini adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program prioritas dalam bidang ketenagakerjaan yaitu program Wira Usaha Baru atau Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru dan Calon Wirausaha Baru (Sapu Tangan Biru). Program Wira Usaha Baru menjadi penting karena belum optimalnya pengelolaan ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal yang berpengaruh pada lapangan pekerjaan. Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Dari berbagai model implementasi kebijakan yang ada, penelitian ini akan menggunakan model George Edward III. Teori George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Actions (login required)

View Item