Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19

Choirul Arifin (2022) Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
031914153080 hal i.pdf

Download (261kB)
[img] Text (bab 1)
031914153080 bab 1.pdf

Download (247kB)
[img] Text (FULLTEXT)
031914153080.pdf
Restricted to Registered users only

Download (880kB) | Request a copy
Official URL: https://lib.unair.ac.id/

Abstract

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Ratio legis penerapan sanksi pidana dalam peraturan perundang- undangan penerapan protokol kesehatan pandemi Covid 19 dan penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan pandemi Covid-19 pada prinsipnya memiliki tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sebuah tujuan yang pada hakikatnya telah bersesuaian dengan kebijakan umum penanggulangan pandemi. Jika dilihat berdasarkan aspek kebijakan kriminal yang memiliki tujuan sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan publik (social defence), sekaligus upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan kebijakan kriminal sebagai dasar konseptual hukum pidana sangat jelas, yakni untuk melindungi serta mensejahterakan masyarakat. Melalui upaya pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan, upaya-upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penggunaan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (pencegahan tanpa pidana). Tetapi, Penggunaan sarana penal tidak bisa serta merta digunakan karena berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia. Sehingga penggunaan sarana penal haruslah memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan pandemi Covid 19 hendaknya memperhatikan beberapa faktor khususnya keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah sebelum menerapkan sanksi pidana hendaknya Pemerintah memperhatikan terlebih dahulu kebutuhan dasar masyarakat sebagai bentuk kewajiban. Penerapan sanksi pidana terhadap pelangar protokol kesehatan pandemi Covid 19 dinilai kurang efektif dikarenakan belum mencerminkan beberapa aspek nilai diantaranya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 T.FH.08/22 Cho s
Uncontrolled Keywords: Sanksi Pidana, Protokol Kesehatan, Covid 19
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Choirul Arifin031914153080
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorMARADONA198304192006041001
Thesis advisorBAMBANG SUHERYADI196809281997021001
Depositing User: mat sjafi'i
Date Deposited: 09 Sep 2026 05:44
Last Modified: 09 Sep 2026 05:44
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/146034
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item