Robby Aulia Putri Franata (2022) Urgensi Pengaturan Subrogasi Akibat Pembayaran Oleh Pihak Ketiga Dalam Pembebanan Jaminan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031924253051COV.pdf Download (271kB)
	Text (BAB 1) 031924253051 BAB 1.pdf Download (202kB)
	Text (FULLTEXT) 031924253051.pdf Restricted to Registered users only Download (733kB) | Request a copy

Abstract

"Subrogasi dapat terjadi demi undang-undang dalam hal jaminan perorangan oleh pihak ketiga dan pada hipotek, yang mana apabila pihak ketiga memenuhi kewajiban debitor dalam membayar utang maka tanpa perlu diperjanjikan lahir subrogasi karena undang-undang dengan mana debitor memiliki kewajiban membayar kepada pihak ketiga selaku kreditor baru. Namun pada jaminan kebendaan lainnya yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menjamin utang debitor, apabila tidak diperjanjikan maka sebelumnya maka tidak akan lahir subrogasi di mana pihak ketiga menggantikan hak-hak kreditor. Jika menilik pada aturan tentang subrogasi yang ada dalam Pasal 150 huruf a Buku 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek, subrogasi terjadi bilamana barang milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan kemudian disita dan dieksekusi untuk pelunasan piutang kreditor atas debitor, aturan seperti demikian kiranya akan sangat bermanfaat apabila diterapkan di Indonesia. Untuk itu isu yang akan diteliti yaitu; karakteristik subrogasi di dalam Burgerlijk Wetboek dan analisis penyelesaian sengketa subrogasi akibat pembayaran oleh pihak ketiga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah Karakteristik subrogasi dalam Burgerlijk Wetboek di Indonesia terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas utang debitor kepada kreditor, di mana pihak ketiga di sini merupakan pihak di luar dari perikatan kreditor dengan debitor, dan lahirnya karena suatu perjanjian antara para pihak atau undang-undang mengaturnya demikian. Kemudian dari beberapa perkara subrogasi yang diteliti dalam penyelesaiannya ternyata masih terdapat kekeliruan sehingga belum dapat memberikan keadilan bagi para pihak. "

Actions (login required)

View Item