PENGARUH REKLAMASI PULAU NIPA TERHADAP PERJANJIAN BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA - SINGAPURA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA

BRIAN BAZARO MENDROFA (2015) PENGARUH REKLAMASI PULAU NIPA TERHADAP PERJANJIAN BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA - SINGAPURA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (851kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
2. DAFTAR ISI.pdf

Download (666kB)
[img] Text (ABSTRAK)
3. ABSTRAK.pdf

Download (657kB)
[img] Text (PENDAHULUAN)
4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (775kB)
[img] Text (GAMBARAN UMUM)
5. BAB 2 GAMBARAN UMUM.pdf

Download (1MB)
[img] Text (TINJAUAN)
6. BAB 3 TINJAUAN.pdf

Download (726kB)
[img] Text (PEMBAHASAN)
7. BAB 4 PEMBAHASAN.pdf

Download (827kB)
[img] Text (KESIMPULAN)
8. BAB 5 KESIMPULAN.pdf

Download (661kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini menjelaskan hubungan kausalitas dari program reklamasi yang dilakukan oleh Indonesia di Pulau Nipa pada tahun 2004 terhadap perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura. Pulau Nipa merupakan salah satu pulau terluar milik Indonesia yang terletak di selat Singapura dan berbatasan langsung dengan Singapura. Pada tahun 1973 Indonesia dan Singapura telah memiliki perjanjian untuk wilayah perairan selat Singapura, namun hanya mencakup batas laut bagian tengah. Sementara itu, kondisi pulau Nipa yang terancam tenggelam pada tahun 2002 membuat kondisi fisik pulau Nipa menjadi tidak jelas. Pada akhirnya pemerintah Indonesia melaksanakan program reklamasi Pulau Nipa pada tahun 2004. Program reklamasi Pulau Nipa dalam penelitian ini dijelaskan sebagai pengaplikasian sebuah strategi Reassurance non military deeds oleh Indonesia dengan tujuan untuk meyakinkan pihak Singapura terkait status Pulau Nipa sebagai pulau terluar milik Indonesia yang menghubungkan garis pangkal kepulauan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan batas akhir wilayah Indonesia. Pengaruh program reklamasi Pulau Nipa terhadap perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura dianalisis melalui proses tahapan perundingan, penandatanganan, dan pengesahan pada perjanjian tersebut. Lebih lanjut, di tahun 2005 perundingan pertama Indonesia – Singapura sejak tahun 1973 terkait masalah batas wilayah laut di wilayah perairan selat Singapura kembali dibuka. Setelah program reklamasi Pulau Nipa selesai di tahun 2008, perjanjian lanjutan dapat disepakati pada tahun 2009 ketika Indonesia dan Singapura menyepakati batas wilayah laut di bagian barat selat Singapura.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Fis. HI 31-15 Men p
Uncontrolled Keywords: LAND BOUNDARY TREATY
Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform > HN30-39 The church and social problems
J Political Science > JZ International relations
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Creators:
CreatorsNIM
BRIAN BAZARO MENDROFANIM071112124
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorWahyudi Purnomo, M.Phil.NIDN0021095603
Depositing User: Mrs Nadia Tsaurah
Date Deposited: 15 Jul 2015 12:00
Last Modified: 01 Jun 2020 09:43
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/17907
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item