SANDYA G. SOERADI, 079815784 (2005) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN DAERAH MILIK JALAN (Studi tentang lmplementasi Peemanfaatan Daerah Milik Jalan Di Wilayah Balai Pemeliharaan Jalan Surabaya). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) 78.3.pdf Download (446kB) | Preview
	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB) | Request a copy
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (675kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (740kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini untuk menjamin perkembangan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berkenaan dengan azas desentralisasi itulah otonomi diberikan kepada suatu daerah, untuk itu kepada daerah diberikan wewenang untuk mengelola sumber-sumber pendapatan di daerahnya sendiri, salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah. Dari keempat sumber penerimaan Pendapatan Asti Daerah, yang lebih menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan atau otonomi dari pusat kepada daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Timur menuntut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur sebagai unit pelaksana Pemerintah Propinsi Jawa Timur dibidang jalan untuk menggali PAD dilingkungannya, salah satu PAD yang potensial dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur adalah dari pemanfaatan Daerah Milik Jalan. Mengingat Kota Surabaya penghasil PAD dari pemanfaatan Daerah Milik jalan yang terbesar maka Balai Pemeliharaan Jalan Surabaya dituntut untuk mewujudkan tertib pemanfaatan Daerah Milik Jalan hal ini sesuai dengan Perda Propinsi Jawa Timur No. 21 Tahun 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur. Ada beberapa potensi yang dimiliki oleh Balai Pemeliharaan Jalan Surabaya untuk dapat memunggut pajak pemanfaatan Daerah Milik Jalan yaitu Pertama Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta yang mempunyai letak geografis yang strategis sebagai pintu gerbang masuk wilayah Indonesia bagian Timur Indonesia sangat mendukung kedudukan Surabaya sebagai jalur perdagangan. Kedua Surabaya merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Ketiga dengan adanya Perda Propinsi Jawa Timur No. 9 tahun 2002 tentang Pemanfaatan Daerah Milik Jalan. Namun pada kenyataannya penerimaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dari pajak pemanfaatan Daerah Milik Jalan relatif cukup kecil dibandingkan dengan potensi yang ada, hal ini mengingat semakin berkembangnya pembangunan disepanjang jaringan jalan baik Nasional maupun Propinsi, maka akan berpengaruh kepada fungsi jalan yang ada. Untuk itu Pemerintah Pemerintah Jawa Timur melakukan beberapa upaya antara lain dengan menertibkan pemanfaatan Daerah Milik Jalan, menetapkan tarif pajak, menerbitkan proses perizinan dan melakukan koordinasi antar instansi yang terkait dengan pemanfaatan Daerah Milik Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Daerah Milik Jalan di wilayah baiai Pemeliharaan Jalan Surabaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 Tahun 2002.

Actions (login required)

View Item