Hanum Rahmaniar Helmi (2015) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (592kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (607kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (451kB)
	Text 4. BAB 1.pdf Download (577kB)
	Text 5. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (642kB) | Request a copy
	Text 6. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (562kB) | Request a copy
	Text 7. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (440kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (396kB)

Abstract

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan. Melalui program BPJS Kesehatan, setiap masyarakat memperoleh manfaat jaminan kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Namun untuk memperoleh manfaat jaminan kesehatan, setiap masyarakat diharuskan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan syarat mendaftarkan diri dan membayar iuran peserta BPJS Kesehatan setiap bulannya. Jumlah nilai iuran peserta BPJS Kesehatan didasarkan pada tingkat golongan keikutsertaan BPJS Kesehatan. Khusus bagi masyarakat yang tidak mampu, iuran BPJS Kesehatan dibayarkan oleh pemerintah. Konsekuensinya, program BPJS Kesehatan menempatkan peserta BPJS Kesehatan sebagai konsumen atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Dalam upaya pemenuhan hak-hak peserta BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan tidak dilakukan oleh BPJS Kesehatan secara langsung melainkan pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yakni penyelenggara pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, hak-hak peserta BPJS Kesehatan terutama hak untuk memperoleh manfaat jaminan kesehatan tergantung dari bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Sehingga terjadinya pelanggaran hak-hak peserta BPJS Kesehatan merupakan tanggung jawab dari BPJS Kesehatan, terkecuali pelanggaran tersebut didasarkan atas kelalaian penyelenggara pelayanan kesehatan dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan antara BPJS Kesehatan dan Penyelenggara Kesehatan.

Actions (login required)

View Item