REFINALDO DINAFIA FEBIANDRA, 041324253021 (2016) LOGIKA INSTITUSIONAL PRAKTEK PENGANGGARAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Situbondo). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.compressed.pdf Download (493kB) | Preview
	Text (BAB I) Bab 1 Pendahuluan.compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
	Text (BAB II) Bab 2 Tinjauan Pustaka.compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (642kB) | Request a copy
	Text (BAB III) Bab 3 Metodologi Penelitian.compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) Bab 4 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian.compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) Bab 5 Simpulan dan Saran.compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB) | Request a copy

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai sarana dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. APBD disusun oleh individu-individu yang terbentuk dalam sebuah tim yang dinamakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui logika-logika institusional yang terdapat pada praktik penyusunan anggaran pada pemerintah daerah. Penyusunan APBD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terdiri dari tahapan-tahapan antara lain: tujuan penganggaran, penentuan program dan kegiatan, penentuan pendapatan daerah, penentuan alokasi belanja serta penentuan standar harga. Pada tahapan-tahapan tersebut terdapat nilai-nilai yang digunakan oleh individu penyusun anggaran dalam mengambil kebijakan terkait dengan penyusunan APBD. Nilai-nilai tersebut mencerminkan logika institusional yang terdapat pada penyusunan APBD. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo logika-logika yang terdapat pada praktik penyusunan anggaran yaitu: Logika Politik, Logika Manajerial dan Logika Bisnis. Terdapat logika institusional yang bersaing pada beberapa tahapan penyusunan APBD, yaitu pada tahapan penentuan tujuan anggaran pendapatan dan tahapan tahapan perumusan tarif pajak maupun retribusi daerah. Selain itu terdapat nilai inefektifitas (logika manajerial) yang digunakan oleh penyusun anggaran dalam menentukan alokasi anggaran belanja. Penggunaan nilai tersebut dapat berdampak pada pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan SKPD sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat tidak mendapatkan anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan.

Actions (login required)

View Item