BRAHMANTIYO ADI PRADONO, 031324253053 (2016) PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH OLEH MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.56 PK/AG/2011). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (300kB) | Preview
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (852kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian dengan judul “Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah oleh Mahkamah Agung”, dengan membahas permasalahan apakah putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional memiliki kekuatan eksekutorial dan apakah Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase syariah. Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Putusan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional bersifat final dalam arti tidak ada instansi banding, meskipun demikian putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial, kecuali kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila pihak yang dimenangkan dalam sengketa tersebut menginginkan agar putusan tersebut dieksekusi, maka harus terlebih dahulu dimohonkan eksekusi dengan meminta penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 HIR. Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase syariah, dan jika terdapat pihak yang keberatan atas putusan Badan Arbitrase Syariah karena putusannya mengandung unsur-unsur surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, diajukan permohonan pembatalan pada Pengadilan Agama, dan jika akibat putusan tersebut terdapat pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item