Rizki Rachmad Dani (2015) Kewenangan Melelang Obyek Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0559/Pdt.G/2013 Pa. Kdr). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (359kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (242kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (162kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (395kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II EKSEKUSI JAMINAN MELALUI LELANG ....pdf Restricted to Registered users only until 13 March 2023. Download (799kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN LELANG ....pdf Restricted to Registered users only until 13 March 2023. Download (367kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 13 March 2023. Download (205kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 13 March 2023. Download (21MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini berjudul “Kewenangan Melelang Obyek Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0559/PDT.G/2013 PA. KDR)”, dengan 2 (dua) Pokok permasalahan yaitu: (1) Eksekusi jaminan melalui lelang sebagai upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah (2) Pihak yang berwenang melakukan lelang atas obyek jaminan dalam pembiayaan murabahah bermasalah. Penelitian ini adalah jenis penelitian normative yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa; (1) Berdasarkan UU Hak Tanggungan Pasal 20 tersebut Pihak PT Bank BNI Syariah kantor cabang syariah Kediri mempunyai kewenangan melakuakan eksekusi atas obyek jaminan yang diberikan kepada penerima fasilitas pembiayaan murabahah dari PT Bank BNI Syariah kantor cabang syariah Kediri. (2) sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 77/PUU-IX/2011 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang – Undang Nomor 49 Prp tahun 1960, tentang Panitia urusan Piutang Negara terhadap Undang – Undang Dasar tahun 1945. mencabut dan tidak boleh lagi melakukan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap bank-bank BUMN yang berbadan hukum perseroan dan atau PT (perseroan terbatas)karena utang Bank bukan utang Negara dan kerugian Bank bukan kerugian Negara.

Actions (login required)

View Item