SUSENO, 031324153019 (2016) PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM LINGKUP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (183kB) | Preview
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 6. Daftar Bacaan.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan kemajuan yang dilakukan pembuat Undang- undang bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dari tindak pidana. Secara umum titik berat UU SPPA pada anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana. Namun terdapat catatan terhadap UU SPPA, pertama terkait diversi yang dimaknai sebagai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Kedua mengenai bantuan hukum, dimana pada setiap tingkat pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan tetapi kenyataannya hal ini diabaikan. Ketiga mengenai masa penahanan anak yang sangat singkat dan tidak diperbolehkannya penahanan jika terdapat penangguhan penahanan dari orang tua anak. Khusus mengenai penahanan ini terdapat beberapa permasalahan diantaranya belum tersedianya lembaga baru yang diamanatkan UU SPPA seperti Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di seluruh wilayah hukum Kabupaten/ Kota, sedangkan terkait Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ada belum memenuhi syarat keamanan untuk penahanan anak. Serta permasalahan jika Penasihat Hukum atau Orang tua tersangka anak mengajukan penangguhan penahanan, maka tidak boleh ditahan sehingga sangat beresiko terutama bagi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tersangka atau terdakwa anak melarikan diri dan kasusnya tidak bisa terselesaikan . Oleh karena itu perlunya segera diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan ketentuan dalam UU SPPA sehingga ketentuan tersebut dapat diimplementasikan secara lebih optimal.

Actions (login required)

View Item