SALSINO MARTINS CORBAFO, 031414153087 (2016) PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUWARSA (Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Dan Timor Leste). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB 1) 7. BAB I PENDAHULUAM.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 2) 8. BAB II KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PRODUK PANGAN KADALUARSA DALAM MEMNERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 9. BAB III UPAYA HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT MENGKONSUMSI PRODUK PANGAN KADALUARSA.pdf Restricted to Registered users only Download (980kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 10. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (752kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 11. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 12. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (818kB) | Request a copy

Abstract

Konsumen atau masyarakat adalah pelaksana pembangunan, untuk kelangsungan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan kepada konsumen itu. Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam pasal 53 konstitusi Timor Leste mengatur tentang hak perlindungan konsumen. Dan Peraturan tentang produk pangan kadaluwarsa diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Administrasi Terhadap Pangan Dan Ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan produk pangan kadaluarsa baik di Indonesia dan Timor Leste untuk dibuat kajian perbandingan hukum yakni persamaan dan perbedaan di antara kedua negara yang masih memiliki histori tentang sistem hukum yang ada. Dari hasil penelitian tersebut diatas baik konstitusi dan Peraturan Pemerintah Timor Leste ataupun jenis peraturan lainnya sudah seharusnya dapat memberikan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen di Timor Leste. Namun Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh pelaku usaha dengan menjual barang/makanan yang sudah kadaluwarsa.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah menjadi sangat berarti dalam penegakan hukum bagi perlindungan konsumen baik itu dalam pembentukan peraturan perundang - undangan, pelaksanaan pengawasannya dan penyelesaian sengketa konsumen secara patut antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh konstitusi atau UUD.

Actions (login required)

View Item