ANDRYANSYAH ARIFIN, 099512054D (2003) KOORDINASI PEMROGRAMAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI PUSKESMAS. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) 3.pdf Download (346kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s3-2003-arifin2c-853-kesehatan-disk01-k.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

RINGKASAN Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah suatu kesatuan organisasi fungsional dan merupakan pusat pengembangan, pembinaan dan pelayanan kesehatan. Kegiatan puskesmas meliputi 18 kegiatan pokok, diantaranya adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA). Tujuan dari program KIA ini adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak secara optimal sebagai landasan bagi peningkatan kualitas hidup manusia seutuhnya (Depkes 1990 atau 1991). Data profil kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah tahun 1994 , 1995 dan 1996 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan KIA di puskesmas kurang optimal. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap pencapaian derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan anak. Kurang optimalnya kinerja pelayanan KIA tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor (Shortell, 1988; Maine, 1991; Depkes, 1993, 1994 dan 1995; Iskandar, 1996;, Arifin, 1996 dan 1997) sebagai berikut: (a) faktor petugas: kurangnya kompetensi teknik, (b) faktor manajemen: kurang koordinasi dari komunikasi antar program, rendahnya kualitas pelayanan KIA, (c) factor organisasi: organisasi KIA tergolong organisasi berskala besar dengan pola ketergantungan pooled interdependency. Program KIA meliputi 3 program (program KIA, program gizi dan program imunisasi), yang dilaksanakan oleh 2 unit yang berbeda yaitu unit I (unit KIA) dan unit II (unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular). Ke dua unit ini berhubungan, tetapi tidak terkait erat, namun memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan program KIA. Petugas pelaksana kegiatan KIA berbeda yaitu bidan untuk antenatal, petugas gizi untuk program gizi dan petugas imunisasi untuk program imunisasi, (d) faktor masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan kehamilan dan bahaya kehamilan serta rendahnya peran serta masyarakat. Kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh sistem manajemen organisasi yang mengkoordinasikan dan mengawasi berbagai hubungan dalam organisasi maupun antara organisasi dengan lingkungannya (Koonzt, 1992). Mekanisme koordinasi intraorganisasi yang dikemukakan Chams pada tahun 1981 terdiri dari 2 metoda yaitu: (1) metoda pemrograman (programming method) yang terdiri atas standarisasi masukan, standarisasi proses dan standarisasi keluaran, dan (2) metode umpan balik (feedback method) yang terdiri atas supervisi, saling menyesuaikan (mutual adjustment) dan groups coordination, (Shortell, 1988) Perilaku koordinasi (coordination behavior) tergantung pada perilaku agen (agent behaviors), agen tersebut dapat berupa manusia , program computer atau gabungan ke duanya (Decker, 1996). Agen tersebut mungkin dapat dalam bentuk Buku Pegangan (Pudjiharjo, 1996). Sarana koordinasi adalah komunikasi dan karakteristik serta kualitas komunikasi ditentukan oleh media komunikasi yang digunakan (Schiefloe , 1993). Terdapat 2 proses komunikasi yaitu (1) komunikasi primer atau komunikasi langsung berupa bahasa lisan atau gerakan dan isyarat, (2) komunikasi sekunder atau komunikasi tidak langsung yaitu komunikasi menggunakan alat elektronika atau tertulis (Mantra, 1983). Sesuai dengan kajian di atas, secara teoritis organisasi pelayanan KIA tergolong organisasi berskala besar, dengan pola ketergantungan pooled interdependency. Kurang optimalnya kinerja pelayanan KIA dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar program. Koordinasi pemrograman yang terdiri dari standarisasi masukan, standarisasi proses dan standarisasi keluaran diperkirakan akan sesuai untuk pelayanan KIA. Sarana koordinasi pemrograman tersebut diperkirakan dapat melalui komunikasi tidak langsung berupa Buku Pegangan KIA. Penelitian ini bertujuan secara umum untuk membuktikan bahwa koordinasi pemrograman, yang diaplikasikan dalam bentuk Buku Pegangan KIA, berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas. Secara khusus bertujuan untuk: (1) Membuktikan pengaruh positif koordinasi pemrograman terhadap kompetensi petugas (pengetahuan, sikap, kerjasama, komitmen dan motivasi) di puskesmas, (2) Membuktikan pengaruh positif kompetensi petugas. (pengetahuan, sikap, kerjasama, komitmen dan motivasi) terhadap kinerja pelayanan KIA di Puskesmas, (3) Membuktikan pengaruh positif koordinasi pemrograman terhadap efektivitas pelayanan KIA di puskesmas. Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teoritis dan kerangka konsep, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: a. Hipotesis mayor: Penerapan koordinasi pemrograman (programming) yang diaplikasikan dalam bentuk Buku Pengangan. KIA meningkatkan kinerja pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas. b. Hipotesis minor adalah: 1) Koordinasi pemrograman berpengaruh positif terhadap kompetensi petugas (pengetahuan, sikap, kerjasama, komitmen dan motivasi) di puskesmas, 2)Kompetensi petugas (pengetahuan, sikap, kerjasama, komitmen dan motivasi) berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan KIA di puskesmas., 3) Koordinasi pemrograman berpengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan KIA di puskesmas Peneltian ini dilakukan di 2 kabupaten (Nganjuk dan Magetan) di propinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental semu dengan rancangan pre-test dan post-test control groups design Peneliitan ini dllakukan pada 2 kelompok puskesmas yaitu kelompok puskesmas intervensi (12 puskesmas) dan kelompok puskesmas kontrol (11 puskesmas). Sampel dalam penelitian ini adalah (a) petugas puskesmas (dokter, bidan, petugas gizi dan petugas imunisasi) secara total sampling sebanyak 90 orang, dan (b) ibu hamil secara simple random sampling sebanyak 248 orang pada tahap pre-test. Pada tahap post- test dengan menggunakan metoda sampling yang sarna dengan pre-test diperoleh sampel petugas sebanyak 96 orang dan sampel ibu hamil sebanyak 244 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan (1) wawancara, (2) angket, (3) metoda observasi dan (4) diskusi kelompok terarah petugas. Hasil penelitian tahap pertama (pre-test) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada kompetensi petugas (pengetahuan, sikap, kerjasama, komitmen dan motivasi) petugas dan kinerja pelayanan KIA di puskemas intervensi dan kontrol. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa rerata nilai kinerja tahun 1997 di puskesmas intervensi adalah 14,67 (cukup atau sedang), dan di puskesmas kontrol 14,27 (cukup atau sedang). Pada tahun 1998 rerata nilai kinerja di puskesmas intervensi adalah 18,11 (baik atau tinggi) sedangkan di puskesmas kontrol adalah 14,39 (cukup atau sedang). Ini berarti pada tahun 1998 terdapat peningkatan nilai kinerja di puskesmas intervensi, sedangkan di puskesmas kontrol tidak terjadi peningkatan nilai kinerja. Hasil uji multivariate menunjukkan bahwa kinerja akhir di puskesmas intervensi berbeda secara bermakna p=0,003 (p &lt;0,05) dengan kinerja akhir di puskesmas kontrol. Perbedaan tersebut terjadi pada semua variabel kinerja yaitu efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Perbedaan dengan tingkat kemaknaan paling tinggi adalah untuk efektivitas (p=0,001), diikuti oleh produktivitas dengan tingkat kemaknaan (p=0,009) dan efisiensi dengan tingkat kemaknaan (p=0,047). koefisien regresi (R squared) untuk efektivitas, produktivitas dan efisiensi berturut-turut adalah 0,586, 0,373 dan 0,263. Ini berarti 59% variasi efektivitas ditentukan oleh koordinasi pemrograman. Demikian pula 37% variasi produktivitas dan 26% variasi efisiensi ditentukan oleh Koordinasi pemrograman. Selanjutnya hasil uji regresi logistik dengan metoda Forward Stepwise menunjukkan bahwa koordinasi pemrograman berpengaruh positif terhadap kinerja (beta=2.1972). Ini tierarti makin baik koordinasi pemrograman, makin tinggi kinerja pelayanan KIA di puskesmas. Analisis deskriptif menunjukkan rerata nilai kompetensi petugas tahun 1997 di puskesmas intervensi adalah 12,57 (cukup atau sedang) dan di puskesmas kontrol adalah 12,56 (cukup atau sedang). Pada tahun 1998 rerata nilai kompetensi di puskesmas intervensi meningkat menjadi 13,61 (sangat baik atau sangat tinggi) sedangkan di puskesmas kontrol tidak terjadi peningkatan 12,46 (cukup atau sedang). Hasil uji multivariat general linear model menunjukkan perbedaan kompetensi petugas yang bermakna pada p=0,001 (p&lt;0,05) antara puskesmas intervensi dengan puskesmas kontrol. Selanjutnya hasil uji multivariate juga menunjukkan bahwa kompetensi petugas puskesmas intervensi berbeda secara bermakna (p&lt;0,05) dengan kompetensi petugas di puskesmas kontrol untuk semua variabel kompetensi, yaitu: pengetahuan, sikap, kerjasama, komitmen dan motivasi terhadap pelayanan KIA. Nilai Variabel yang berbeda paling bermakna adalah komitmen, motivasi dan pengetahuan petugas puskesmas (p=0,001). Koefisien regresi (R squared) untuk komitmen, motivasi dan pengetahuan berturut-turut adalah 0,846, 0,845 dan 0,547. Variabel kompetensi lainnya yang juga meningkat di puskesmas intervensi dan berbeda secara bermakna dibandingkan puskesmas kontrol adalah: kerjasama antar petugas (p=O,022) dengan koefisien regresi 0,389 dan sikap. petugas (p=0;O24) dengan koefis:en regresi 0,385. Inj berarti 84,6% variasi komitmen, 84,5% variasi motivasi, 54,7% variasi pengetahuan, 38,9% variasi kerjasama dan 38,5% variasi sikap ditentukan oleh koordinasi pemrograman. Selanjutnya hasil uji regresi logistik dengan metoda Forward Stepwise menunjukkan bahwa koordinasi pemrograman berpengaruh positif terhadap kompetensi petugas (beta=3.9120). Hal ini menunjukkan bahwa makin baik koordinasi pemrograman makin baik pula kompetensi (komitmen, motivasi, pengetahuan, kerjasama dan sikap) petugas puskesmas. Hasil uji regresi logistik menunjukkan pula bahwa kompetensi petugas (pengetahuan, sikap, kerjasama, komitmen dan motivasi) berpengaruh positif (beta=2.1972) terhadap kinerja pelayanan KIA. Ini berarti makin baik kompetensi petugas, makin tinggi kinerja pelayanan KIA di puskesmas. Variabel kompetensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja adalah komitmen petugas (beta=3,3113), diikuti secara berurutan oleh variabel pengetahuan (beta=2,6026), sikap (beta=2,5902), motivasi (beta=2,5902) dan kerjasama (beta=2,1690). Analisis deskriptif menunjukkan bahwa rerata efektivitas tahun 1997 di puskesmas intervensi adalah 44,21 (cukup atau sedang), dan di puskesmas kontrol 42,49 (cukup atau sedang). Pada tahun 1998 rerata efktivitas di puskesmas intervensi adalah 56,62 (sangat baik atau sangat tinggi), sedangkan di puskesmas kontrol adalah 42,82 (cukup atau sedang), (tabel 5.25). Ini berarti pada tahun 1998 terjadi peningkatan efektiyitas pelayanan KIA di puskesmas intervensi, sedangkan di puskesmas kontrol tidak terjadi peningkatan efektivitas pelayanan KIA. Hasil uji multivatiat menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna dengan tingkat kemaknaan p=0,019 (p&lt;0,05) antara, efektivitas akhir di puskesmas intervensi den kontrol. Hasil uji multivariate ini juga menunjukkan bahwa berbagai variabel efektivitas yaitu K4, 86 dan polio 4 berbeda secara bermakna antara puskesmas intervensi den kontrol. Dengan tingkat kemaknaan paling tinggi (p=0,001) untuk variabel 86 atau penimbangan berat badan bayi 6 kali dalam usia 0-11 bulan, berikutnya adalah variabel polio 4 atau imunisasi bayi lengkap dengan frekuensi imunisasi polio 4 kali, pada tingkat kemaknaan (p=O,010) dan variabel K4 atau pemeriksaan antenatal 4 kali, pada tingkat kemaknaan (p=0,018). Koefisien regresi (R Squared) berturut-turut untuk 86 adalah 0,621, untuk polio 4 adalah 0,372 dan untuk K4 adalah 0,332. Ini berarti 62,1% perubahan 86, 37,2% perubahan polio 4 dan 33,2% perubahan K4 ditentukan oleh koordinasi pemrograman. Selanjutnya hasil uji regresi logistik dengan metoda Forward Stepwise menunjukkan bahwa koordinasi pemrograman berpengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan KIA (beta=2.9957). Hal ini menunjukkan bahwa makin baik koordinasi pemrograman, makin tinggi efektivitas pelayanan KIA puskesmas. Kesimpulan yang dapat diambil dari temuan ini adalah hipotesis mayor diterima, yaitu penerapan koordinasi pemrograman yang diaplikasikan dalam bentuk Buku Pegangan KIA berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas. Demikian pula 3 hipotesis minor diterima yaitu: 1. Koordinasi pemrograman berpengaruh positif terhadap kompetensi petugas (pengetahuan, sikap,kerjasama, komitmen dan motivasi) di puskesmas. 2. Kompetensi petugas (pengetahuan, sikap,kerjasama, komitmen dan motivasi) berpengaruh positif pada kinerja pelayanan KIA di puskesmas. . 3. Koordinasi pemrograman berpengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan KIA di puskesmas. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka beberapa hal penting yang disarankan adalah sebagai berikut: 1.Untuk Departemen Kesehatan disarankan: 1. Mengunakan koordinasi pemrograman untuk meningkatkan kinerja pelayanan KIA di puskesmas. Koordinasi pemrograman berpengaruh positit terhadap kinerja dan kompetensi petugas (pengetahuan, sikap, kerjasama, komitmen dan motivasi). Kompetensi petugas juga berpengaruh positif terhadap kinerja. Koordinasi dan kepemimpian merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, disamping penyediaan pelayanan, peningkatan sumberdaya manusia dan sarana yang memungkinkan terselengaranya pelayanan, peningkatan kemampuan membayar bagi pengguna pelayanan kesehatan (WHO, 2000). Sehubungan dengan itu, maka koordinasi pemrograman dapat digunakan sebagai suatu pilihan alternatit untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia. 2. Buku Pegangan sebagai alat koordinasi pemrograman yang berisikan standarisasi masukan, standarisasi proses dan standarisasi keluaran merupakan pilihan alternatif selain pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kerjasama, komitmen dan motivasi petugas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. 3. Pimpinan puskesmas perlu memperhatikan kompetensi staf puskesmas (pengetahuan, sikap, kerjasama, komitmen) petugas. Oleh karena dengan mengetahui kompetensi staf maka pimpinan puskesmas dapat memperbaiki kompetensi tersebut untuk meningkatkan kinerja puskesmas. 4. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien perlu digunakan daftar tilik supervisi prosedur kegiatan (supervision checklist) dan daftar tilik kegiatan (work checklist). Peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien dapat meningkatkan efektivitas kinerja di puskesmas. Supervision checklist perlu di gunakan di daerah yang telah melaksanakan program jaminan mutu, oleh karena penggunaan daftar tilik kegiatan (work checklist) saja, belum menjamin dilaksanakannya pelayanan yang berkualitas sesuai standar prosedur yang berlaku. 5. Production checklist perlu digunakannya sebagai sistem pencatatan hasil kegiatan pelayanan secara terpadu di puskesmas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja puskesmas. 2. Untuk Organisasi Lain dan Peneliti Yang Akan Datang disarankan: 1. Perlu ditetap terlebih dahulu pola ketergantungan antar unit dalam suatu organisasi (sequential interdependency, reciprocal interdependency atau pooled interdependency), sebelum menetapkan mekanisme koordinasi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja. 2. Untuk organisasi besar dengan pola ketergantungan pooled interdependency dapat menggunakan mekanisme koordinasi pemorgraman yang terdiri dari standarisasi masukan, standarisasi proses dan standarisasi keluaran. Penggunaan koordinasi pemrograman ini akan meningkatkan kinerja organisasi. 3. Perlu dilakukan penelitian tentang koordinasi pemrograman menggunakan Buku Pegangan secara tersendiri (tidak digabung dengan pene!itian lainnya) dengan jumlah sampe! yang lebih besar. </description

Actions (login required)

View Item