ZAINAL MUSTAFA EL QADRI, 090315282D
(2006)
PENGARUH KEADILAN DISTRIBUTIF DAN PROSEDURAL TERHADAPKESEJAHTERAAN DAN KEPUASAN KERJA SERTA KEINGINAN MOGOK KERJA KARYAWAN INDUSTRI TEKSTIL DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA.
Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Pembangunan Nasional membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa yang dilandasi dengan sikap mental, tekad, semangat ketaatan dan disiplin yang tinggi dalam mencakup berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Masing-masing sektor harus mengambil langkah dengan cara melakukan koordinasi dan kerjasama untuk membina dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan, baik pria maupun wanita, baik secara individual maupun secara kolektif sesuai dengan profesinya masing-masing. Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja terus akan mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Biro Pusat Statistik (BPS,2002) mencatat bahwa pada tahun 2002 di Indonesia terdapat 148,7 juta penduduk usia kerja, dimana sekitar 60,46% dari mereka berada di Pulau Jawa. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia telah tampil sebagai pelopor pertumbuhan industrialisasi di Indonesia dan telah mencapai suatu perkembangan yang mempunyai spektrum yang luas, baik secara geografis maupun darn segi tahapan-tahapan untaian proses produksi yang berpangkal dari industri hulu pembuatan serat sampai ke industri hilir pembuatan pakaian jadi. Kenyataan tersebut telah menempatkan industri tekstil pada suatu posisi yang penting dalam pola industri nasional dan sekaligus akan mewarnai atau sekurang-kurangnya mempunyai pengaruh besar terhadap masa depan pertumbuhan industri dalam kerangka pembangunan Nasional yang sedang melangkah ke negara dan masyarakat industrialisasi. Selama krisis ekonomi berlangsung situasi perdagangan Indonesia menjadi sangat rawan, kegiatan perdagangan mengalami stagnasi, industri-industri banyak yang gulung tikar dan akibatnya pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Salah satu dampak yang paling berat di dalam negeri akibat datangnya krisis, adalah melonjaknya biaya produksi, padahal pada saat yang sama daya beli masyarakat tengah mengalami penurunan. Seperti diketahui berbagai kendala di dalam negeri datang beruntun, mulai dari kenaikan berbagai tarif secara serentak selama 2001-2005, seperti kenaikan BBM, listrik, dan telpon. Di samping itu adanya kenaikan UMR, yang ditambah dengan sejumlah kegiatan mogok kerja kaum buruh (karyawan) yang menuntut agar upahnya lebih ditingkatkan, juga menjadi beban tambahan lainnya. Industri TPT Nasional juga masih sulit mengharapkan kucuran dana perbankan, karena suku bunga perbankan dinilai masih cukup tinggi. Mengingat pentingnya industri tekstil sebagai bagian dari elemen perekonomian Indonesia dan keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat, maka perusahaan harus berusaha untuk terus mengupayakan agar perusahaan tetap dapat bertahan hidup dalam kancah persaingan yang sangat ketat. Salah satu hal yang dapat diupayakan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan karyawan, adalah bagaimana menciptakan keadilan, baik keadilan distributif maupun keadilan prosedural dalam rangka terus meningkatkan upaya untuk dapat mencapai titik kulminasi tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan. Dengan asumsi bahwa kesejahteraan itu dapat dinilai, maka berdasarkan teori utilitas maka tingkat kepuasan karyawan juga akan meningkat, dan hal inilah yang tentu akan dapat menciptakan situasi kerja yang kondusif tanpa ada keinginan dari karyawan untuk melakukan tuntutannya dengan cara melakukan mogok kerja. Rumusan masalah dalam studi ini adalah : (1) Apakah keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan karyawan industri TPT di Eks Karesidenan Surakarta? (2) Apakah keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan karyawan industri TPT di Eks Karesidenan Surakarta? (3) Apakah keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan industri TPT di Eks Karesidenan Surakarta? (4) Apakah keadilan prosedural berpengaruh siignifikan terhadap kepuasan kerja karyawan industri TPT di Eks Karesidenan Surakarta? (5) Apakah keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap keinginan melakukan mogok kerja bagi karyawan industri TPT di Eks Karesidenan Surakarta? (6) Apakah keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap keinginan melakukan mogok kerja bagi karyawan industri TPT di Eks Karesidenan Surakarta? (7) Apakah kesejahteraan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan industri TPT di Eks Karesidenan Surakarta? (8) Apakah kesejahteraan karyawan berpengaruh signifikan terhadap keinginan melakukan mogok kerja bagi karyawan industri TPT di Eks Karesidenan Surakarta? (9) Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap keinginan melakukan mogok kerja bagi karyawan industri TPT di Eks Karesidenan Surakarta? Berdasarkan rumusan masalah dapat dirumuskan sebanyak sembilan (9) hipotesis, yang masing-masing akan diuji kemaknaannya. Populasi dalam studi ini adalah seluruh karyawan bagian produksi pada industri TPT ukuran besar dan sedang di Eks Karesidenan Surakarta yang jumlahnya mencapai 86.062 orang. Karena ukuran populasinya sangat besar, relatif homogen, maka studi dilakukan terhadap sampel sebanyak 200 orang yang metode pengambilannya dilakukan secara proportional stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen berupa angket, sehingga data yang dikumpulkan bersifat persepsional - cross sectional. Selanjutnya data dianalisis dengan mengunakan statistika deskriptif dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS dan AMOS. Berdasarkan analisis tersebut dapat disusun kesimpulan studi sebagai berikut : 1. Hipotesis ke 1, 2, 3, 4, 5 dan ke 9 dapat diterima (didukung oleh temuan hasil studi) 2. Hipotesis ke 6, 7 dan 8 ditolak (tidak didukung oleh temuan studi). 3. Hal yang positif bahwa prosedur kerja telah diberlakukan secara sama pada seluruh karyawan, sedangkan hal yang negatif bahwa seluruh karyawan dalam kondisi tidak sejahtera, sehingga kedua hal tersebut tidak berpengaruh pada keinginan mogok, oleh karena itu secara empiris keadilan prosedural dan kesejahteraan karyawan dikeluarkan dari model. 4. Temuan dari studi ini secara umum dapat digeneralisasikan pada seluruh perusahaan yang tergabung dalam industri tekstil dan produk tekstil yang berukuran sedang dan besar di Eks Karesidenan Surakarta. Generalisasi juga masih dapat diberlalukan pada industri-industri tekstil dan produk tekstil ukuran sedang dan besar di wilayah lain. 5. Model empiris yang ditemukan dalam studi ini sesuai atau relevan dengan judul yang diangkat, meskipun tidak semua variabel terakomodasi dalam model. Dengan mengacu pada hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut : 1. Bagi Pengusaha : a. Dalam hal peningkatan keadilan distributif, ditawarkan sistem pengupahan dengan pembagian keuntungan (gainsharing) dengan langkah yang tepat. b. Penyelia sebaiknya melakukan pengawasan dan komunikasi dengan karyawan secara efektif mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan serta mampu menafsirkan kesresahan karyawan sejak dini. c. Perlu dilakukan tindakan antisipatif untuk mencegah munculnya pemaksaan yang dilakukan oleh para demonstran terhadap karyawan yang tidak mempunyai keinginan untuk mogok, karena pemogokan membutuhkan kekuatan. d. Manajer perusahaan harus mampu melaksanakan 10 peran melalui tiga aktivitas, yaitu Interpersonal, Informational dan Decisional. 2. Bagi Pemerintah : a. Kepada pemerintah melalui instansi terkait disarankan untuk tidak menambah beban bagi pendapatan karyawan, misalnya penetapan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang terlalu rendah, akibatnya karyawan yang pendapatannya masih rendahpun harus membayar pajak. b. Untuk lebih menjamin tercapainya peningkatan nasib karyawan, kepada pemeintah disarankan untuk tetap menjunjung tinggi makna demokrasi, karena dalam demnokrasi dibutuhkan atau terkandung kemauan untuk melakukan perundingan dan kemauan berpikir secara profesional dan proporsional serta mengedepankan rasa keadilan dan tidak mau menang sendiri. c. Disinyalir bahwa dalam komponen biaya produksi terkandung biaya siluman (biaya KKN dengan pemerintah) yang cukup tinggi, maka kepada pemerintah atau instansi yang relevan harus menjadi pelopor untuk memerangi hal tersebut. 3. Bagi Serikat Pekerja : a. Disarankan kepada pengurus serikat pekerja, dalam menjalankan misinya tidak terkontaminasi oleh unsur-unsur politis, tetapi harus lebih mampu menjalankan perannya sesuai dengan tujuan dibentuknya serikat pekerja. b. Hasil studi ini dapat dijadikan dasar atau informasi berharga dalam pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan pembinaan anggota yang menyangkut masalah hubungan kerja. c. Disarankan kepada pengurus serikat pekerja untuk berperan aktif dalam manajemen perusahaan untuk terus menerus berkomunikasi agar keduabelah pihak saling mengetahui hal-hal yang menguntungkan atau merugikan karyawan/perusahaan lebih dini, sehingga dapat diantisipasi dampak yang akan muncul dari keputusan atau kebijakan yang diambil oleh perusahaan/karyawan. d. Serikat pekerja dan segenap karyawan perlu melakukan evaluasi diri secara jernih terhadap apa yang telah diupayakan selama ini. Biaya, waktu, tenaga, pikiran dan pengorbanan telah banyak, namun tidak membuahkan basil yang berarti, adakah kesalahan dalam wacana, paradigma, pendekatan atau strategi yang diterapkan, olek karena itu introspeksi yang betul-betul obyektif perlu dilakukan. 4. Bagi Penelitian Selanjutnya : a. Lebih diarahkan pada penelitian longitudinal (time series analysis), sehingga akan lebih terlihat gambaran sesungguhnya mengenai persepsi responden dan sebaiknya dimasukkan konsep pengukuran harapan dan kinerja, khususnya terhadap keadilan distributif, keadilan prosedural, kesejahteraan dan kepuasan kerja. b. Variabel-variabel demografi (personality) responden sebaiknya dima¬sukkan dalam pengukuran persepsi (sebagai variabel kontrol), untuk mengurangi bias subyektivitas individual. c. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap seberapa jauh efektivitas hubungan industrial dalam upaya mengurangi intensitas perse¬lisihan antara karyawan dengan buruh. d. Sebaiknya penelitian ini diaplikasikan pada industri sedang dan besar lainnya, khususnya untuk industri manufaktur. </description
Actions (login required)
 |
View Item |
