SUKAMTO SATOTO, 099813164 D (2004) PENGATURAN EKSISTENSI DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) jiptunair-gdl-s3-2005-satotosuka-1663-dish09-p-abs.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) jiptunair-gdl-s3-2005-satotosuka-1663-dish09-p.pdf Download (13MB) | Preview

Abstract

Pembahasan tentang pengaturan eksistensi dan fungsi Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum banyak dilakukan oleh para ahli hukum administrasi. Pembahasan mengenai pengaturan eksistensi dan fungsi BKN sebagai lembaga pemerintah yang menangani masalah masalah administrasi kepegawaian secara mendalam, sistematis dan mendasar perlu dilakukan, mengingat administrasi kepegawaian mengandung nilai strategis terhadap hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Dengan cara mengatur kembali kedudukan dan fungsi, serta organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) melalui Keputusan Presiden, dan dengan merubah namanya menjadi BKN yang diharapkan dapat meningkatkan eksistensi dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang perlu dibahas adalah, tentang; (1) pengaturan terhadap eksistensi BKN, dan (2) pengaturan terhadap fungsi BKN. Beranjak dari permasalahan dan setelah analisis, maka kesimpulannya adalah: Pengaturan tentang eksistensi BKN tidak secara khusus diatur dalam bentuk peraturan tertentu, namun berhubungan dengan pengaturan tentang fungsi, yaitu pengaturan dalam Undang undang Kepegawaian, Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres). Keppres adalah bentuk pengaturan terendah. Eksistensi BKN berhubungan dengan eksistensi lembaga pemerintahan lain dalam mengatur dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian. BKN sebagai pembantu Presiden berkedudukan sebagai koordinator untuk mengatur administrasi kepegawaian dan sebagai pengawas dalam menyelenggarakan administrasi kepegawaian, maka kesimpulannya adalah: Di Tingkat Pemerintah Pusat; Dalam mengeluarkan peraturan kepegawaian BKN mengadakan hubungan hukum dengan: Komisi Kepegawaian Negara, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Lembaga Administrasi Negara, dan dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara, di sampmig mempunyai kewenangan tertentu juga melakukan pengawasan yang bersifat administratif. Di Tingkat Pemerintah Daerah; Eksistensi badan ini tidak diperlukan dalam pengaturan melalui Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, karena pengaturan administrasi kepegawaian daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah bersamaan dengan penyerahan otonomi daerah, dan hubungannya dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah dalam bentuk pengawasan yang bersifat administratif Pengaturan fungsi BKN ditentukan oleh badan pembentuk peraturan perundang- undangan yang melibatkan Presiden dan pejabat pemerintah lainnya. Ruang lingkup fungsi, tugas, dan kewenangan BKN dalam mengatur dan melaksanakan administrasi kepegawaian adalah: (a) merumuskan peraturan kebijaksanaan (beleidsregels, policy rules), yang terdiri atas rumusan peraturan kebijaksanaan dalam bentuk surat edaran atau keputusan dan dalam bentuk perencanaan nasional bidang kepegawaian, (b )melaksanakan peraturan kepegawaian, yaitu menetapkan keputusan tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil yang mempunyai spesifikasi tertentu secara langsung di luar kewenangan Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Item Type:	Thesis (Disertasi)
Additional Information:	KKB KK-2 Dis.H.09 /04 Sat p
Uncontrolled Keywords:	regulating; existence and function; State Employment Body
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce > HF5549-5549.5 Personnel management. Employment K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
Divisions:	09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM SUKAMTO SATOTO, 099813164 D UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Philipus M. Hadjon, Prof., Dr., S.H UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited:	11 Oct 2016 04:04
Last Modified:	11 Oct 2016 04:04
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/32698
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item