GYAKUNI FIRSTY NIKO, 101211123052 (2014) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BIDAN PRAKTIK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANGKALAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-nikogyakun-33571-6.abstr-t.pdf Download (101kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 194.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Terjadi perubahan kebijakan dari Jaminan Persalinan (Jampersal) menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan terdapat ketidakpuasan bidan terhadap program Jampersal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan JKN. Penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan crossectional dan pendekatan kuantitatif. Kuesioner disebarkan pada 23 bidan praktik di wilayah kerja Puskesmas Bangkalan. Responden diperoleh dari total populasi bidan yang praktik di wilayah kerja Puskesmas Bangkalan. Kuesioner diberikan dalam bentuk pertanyaan semi terbuka yakni pilihan tertutup disertai dengan alasan lalu dianalisis dengan tabulasi silang dan koefisien kontingensi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada variabel komunikasi sebagian besar bidan (56,5%) mendapatkan transmisi yang baik dari BPJS, (52,2%) transmisi yang baik dari Puskesmas, (52,2%) kejelasan informasi, dan (78,3%) konsistensi informasi. Dalam variabel sumber daya, sebagian besar bidan (87,0%) sudah memadai untuk berpartisipasi dalam JKN, (82,6%) merasa anggaran tidak memenuhi harapan, (69,6%) tidak memenuhi kebutuhan sumber daya informasi, (60,9%) tidak melayani pelayanan di luar non kapitasi, dan seluruh bidan (100%) memiliki kewenangan menyelenggarakan pelayanan, serta tidak ada fasilitas yang kelengkapannya dipenuhi oleh lebih dari 75% bidan. Pada variabel disposisi, sebagian besar bidan (78,3%) setuju dengan aspek dalam JKN dan (78,3%) bersikap netral terhadap penyelenggaraan JKN. Pada variabel struktur birokrasi, sebagian besar bidan (60,9%) merasakan standar operasional prosedur tidak berjalan, dan (65,2%) merasakan penyebaran tanggung jawab tidak merata. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah masih diperlukan banyak perbaikan agar implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan dengan baik. Maka sebaiknya dilakukan memaksimalkan sosialisasi dan pengkajian ulang prosedur pelaksanaan JKN.

Actions (login required)

View Item