Febria Anindiasari (2015) Putusan Pengadilan Yang Memerintahkan Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Terhadap Korporasi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (913kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (628kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (700kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (988kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB 2 KEWENANGAN HAKIM MEMUTUS AGAR JAKSA MENUNTUT PELAKU TINDAK PIDANA DILUAR YANG DIDAKWAKAN .pdf Restricted to Registered users only until 23 January 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB 3 AKIBAT HUKUM JAKSA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PERINTAH PENGADILAN .pdf Restricted to Registered users only until 23 January 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7. BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .pdf Restricted to Registered users only until 23 January 2023. Download (629kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (780kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 23 January 2023. Download (801kB) | Request a copy

Abstract

Dalam sistem hukum di Indonesia, korporasi adalah subjek hukum buatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum (rechtpersoon), korporasi bukan hanya diberi kewenangan untuk bertindak seperti individu, tetapi ditambah dengan kebebasan yang besar dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Penelitian dilakukan atas dasar metode dan pendekatan normatif, dengan melihat ketentuan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kewenangan Hakim memutus agar Jaksa penuntut umum menuntut pelaku tindak pidana lain yang terlibat, dan menganalisis akibat hukum Jaksa yang tidak melaksanakan perintah pengadilan. Hasil penelitian menemukan bahwa kewenangan Hakim memutus agar Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, relevan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Karena itu proses peradilan pidana, didasarkan pada pertanggungjawaban perorangan, yang pada umumnya adalah para pengurus atau pemegang saham atau orang yang memegang peranan penting dalam beroperasinya korporasi tersebut. Dengan demikian, konstruksi penyidikan dan penuntutan perkara didasarkan pada perbuatan individu, dan tidak berorientasi pada pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain pengurus atau pejabat korporasi lainnya dapat dipidana, terhadap korporasi itu sendiri akan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian maka perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat dielaborasi dengan berorientasi pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga perlu dilakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat dapat dikonstruksikan dengan lebih akurat, mengenai perbuatan pidana yang telah megakibatkan kerugian keuangan negara tersebut. Akibat hukum Jaksa yang tidak melaksanakan perintah Pengadilan dilihat dari aspek penyelesaian perkara dapat menjadi penghambat bagi upaya penegakan hukum untuk memidanakan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat menyebabkan lolosnya pelaku dari jerat hukum yaitu pihak-pihak yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Dilihat dari program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi, akibat hukum Jaksa yang tidak melaksanakan perintah pengadilan, berarti tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maupun Pasal 1 butir 6a KUHAP bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Actions (login required)

View Item