Klausula Eksonerasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah

Melina Hartanto (2015) Klausula Eksonerasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (COVER)
1. COVER.pdf

Download (167kB)
[img] Text (LEMBAR PENGESAHAN)
2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (150kB)
[img] Text (ABSTRAK)
3. ABSTRAK.pdf

Download (188kB)
[img] Text (KATA PENGANTAR)
4. KATA PENGANTAR.pdf

Download (266kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
5. DAFTAR ISI.pdf

Download (229kB)
[img] Text (BAB I)
6. BAB I PENDAHULUAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (302kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
7. BAB II KLAUSULA EKSONERASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (328kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
8. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (264kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
9. DAFTAR BACAAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (269kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Judul Penelitian Klausula Eksonerasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah, dengan permasalahan pertama adalah klausula eksonerasi (eksemsi) dalam akad pembiayaan murabahah dan masalah yang kedua adalah perlindungan hukum terhadap nasabah dengan adanya klausula eksonerasi pada akad pembiayaan murabahah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach. Hasil Penelitian, mengenai adanya klausula eksonerasi dalam akad telah melanggar prinsipprinsip syariah. Pencantuman klausula eksonerasi dalam akad pembiayaan murabahah jelas melanggar prinsip syariah,yaitu merupakan perbuatan zalim yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya dan melanggar prinsip perjanjian Al-Musawah (kesetaraan atau keseimbangan) serta Al- Adalah (keadilan). Klausula baku yang mengalihkan sebagian atau seluruh tanggung jawab merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013. Sedangkan untuk Perlindungan hukum bersifat preventif telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum yang bersifat represif, gugatan dapat diselesaikan melalui cara yang telah disepakati dalam akad. Penyelesaian sengketa ini dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi melalui Pengadilan Agama. Sedangkan non litigasi melalui mediasi dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.100/15 Har k
Uncontrolled Keywords: Murabahah, islamic bank, exoneratie clausules
Subjects: D History General and Old World > DS Asia > DS35.3-35.77 The Islamic World
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1066-1089 Banking
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
Melina HartantoNIM031314253006
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAbdul ShomadNIDN0020056704
Depositing User: Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 17 May 2020 03:53
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33709
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item