Rr. Ayu Mayliawati, 090410836/L (2006) Pengembangan Model Nilai Tambah Individu (Individual Value-Added) Bagi Petugas LapanganKeluarga Berencana di Jawa Timur. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-mayliawati-7035-tps40_07.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-mayliawati-7035-tps40_07.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Fenomena penurunan dan penyusutan jumlah PLKB, berdampak nyata pada keberhasilan program KB dan selanjutnya pada pengendalian pertumbuhan penduduk di Tanah Air. Hal ini tampak dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) secara Nasional dari 1971 - 2000 adalah sebesar 1,47 % (termasuk dalam kategori terpadat ke-empat di dunia) dan berdasarkan data Total Fertilitas Ratio (TFR) Nasional adalah 2,6 (Susenas : 2005), dimana untuk Propinsi Jawa Timur LPP adalah 1,02 % dan TFR adalah 2,1. Alih tugas atau job redesign sebagai dampak dari perubahan organisasi pengelola program KB, menyebabkan menurunnya jumlah PKB/PLKB di lapangan karena faktor kompetensi yang mereka cukup tinggi sehingga meningkatkan nilai individual yang tinggi pula. Namun, akibat perubahan bentuk kelembagaan pengelola program Keluarga Berencana di kabupaten/kota, maka kendali terhadap PKB/PLKB menjadi lemah dan kurang jelas sehingga mengakibatkan penurunan motivasi kerja dan kinerja mereka terhadap pengelolaan program KB di lini lapangan beberapa waktu terakhir ini. Selain itu, perbedaan persepsi dari para pemegang dan pelaksana kebijakan pada pemerintahan kabupaten/kota saat ini lebih memprioritaskan pada upaya-upaya meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD), sehingga lebih untuk sektor-sektor penunjang seperti program KB tentunya mendapat prioritas terbelakang disbanding sektor penghasil lainnya. Salah satu upaya menyikapi proses otonomi daerah adalah dengan meningkatkan kemampuan PKB/PLKB dalam koordinasi dengan aparat pemerintah daerah setempat, motivasi dan penyuluhan kepada masyarakat, menganalisis situasi dan kebutuhan pemerintah kabupaten/kota masing-masing, melalui upaya yang dikenal dengan Reposisi Petugas Lapangan Keluarga Berencana berdasarkan Keppres no. 103 tahun 2001; yang selanjutnya diperbaharui oleh Keppres no. 9 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), pasal 114 yang menegaskan bahwa : Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN diserahkan kepada Pemerintah Daerah terhitung mulai I Januari 2004 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program reposisi PLKB / PKB juga ditegaskan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor: 061/6530/041/2006, tanggal 7 Juni 2006, tentang : Reposisi dan Revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB) yang menegaskan bahwa keaneka ragaman lembaga yang menangani Keluarga Berencana, keterbatasan Kebupaten/Kota dalam mengalokasikan anggaran untuk program KB, dan banyaknya petugas teknis Keluarga Berencana ( PLKB / PKB / Pengendali Lapangan) yang dimutasi ke instansi lain, yang kesemuanya menyebabkan pelaksanaan program KB menjadi kurang optimal. Hal tersebut terbukti peningkatan tren LPP Jawa Timur sebagai berikut : Tahun 2000 : tingkat pertumbuhan penduduk 0,67 % Tahun 2002 - 2003 : tingkat pertumbuhan penduduk 1,07 % Tahun 2004 - 2005 : tingkat pertumbuhan penduduk 1,09 %

Actions (login required)

View Item