MIRA IRANI, 030610191/N (2008) EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH YANG BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2009-iranimira-9467-tmk79_08.pdf Download (376kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2009-iranimira-9467-tmk79_08.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perbedaan prinsipil antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah larangan riba (bunga) serta halal-haramnya suatu produk dan/atau jasa pada Bank Syariah, sedangkan pada Bank Konvensional tidak diatur. Selain itu pada Bank Konvensional dalam operasionalnya berorientasi pada keuntungan semata, Sedangkan pada Bank Syariah, selain berorientasi pada keuntungan, juga pada syariah muamalah dan mengamalkan nilai-nilai Islam pada setiap operasional Perbankan Syariah. Kedudukan DPS dalam struktur organisasi Bank Syariah di nilai kurang efektif (in-efiensi anggaran Perseroan), karena yang menggaji adalah Bank Syariah. maka dari itu sebaiknya DPS dilebur menjadi satu dengan Dewan Komisaris atau pengawasan tersebut langsung dilaksanakan oleh DSN. Lemahnya status hukum atas hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektifan dan ketidakefesienan mekanisme pengawasan syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Selanjutnya sinkronisasi antara kebijakan aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan Bank Syariah belum maksimal. Rangkap jabatan DPS pads Bank Syariah dikarenakan minimnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten ini dapat mempengaruhi independensi, obyektivitas dan profesionalisme. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan. Sampai saat ini tidak ada kode etik atau aturan hukum apapun, yang mengatur tentang kiner a DPS.

Actions (login required)

View Item